Ketika Seragam Dipakai untuk Menekan, Negara Sedang Dipermalukan

Seragam adalah simbol kehormatan.

Seragam adalah tanda bahwa seseorang diberi kuasa oleh negara.

Tetapi ketika seragam dipakai untuk menekan rakyat kecil, maka yang rusak bukan hanya satu oknum. Yang runtuh adalah kepercayaan.

Dugaan praktik razia gelap dan permintaan uang terhadap sopir kayu di jalur Jambi–Tungkal bukan sekadar isu lapangan. Jika benar terjadi, ini adalah cermin buram bagaimana kekuasaan bisa tergelincir menjadi alat transaksi.

Hukum seharusnya berdiri tegak.

Bukan berdiri menunggu angka.

Rakyat Kecil Selalu Jadi Sasaran?

Jika benar yang dihentikan justru sopir kayu racuk, bukan pemain besar, maka pertanyaannya sederhana:

Apakah hukum kini tajam ke bawah dan tumpul ke atas?

Negara memberi kewenangan untuk melindungi hutan.

Bukan untuk menciptakan ketakutan.

Negara memberi mandat untuk menindak pelanggaran.

Bukan untuk membuka ruang negosiasi di pinggir jalan.

Ketika Uang Bicara, Moral Diam

Angka yang disebut-sebut — puluhan juta hingga Rp80 juta per bulan — memang masih sebatas informasi yang perlu diuji.

Namun lebih dari angka, yang dipertaruhkan adalah moral kekuasaan.

Karena setiap rupiah yang diduga keluar akibat tekanan bukan hanya soal uang.

Itu soal harga diri warga.

Itu soal martabat hukum.

Jika hukum bisa diselesaikan dengan nominal, maka yang paling berbahaya bukan pelanggar, melainkan sistem yang membiarkannya.

Kepala Dinas Harus Memilih

Diam adalah pilihan.

Bertindak juga pilihan.

Jika isu ini tidak dijawab dengan audit terbuka dan transparansi, maka spekulasi akan tumbuh liar. Dan ketika kepercayaan publik hilang, tidak ada jabatan yang cukup tinggi untuk menutupinya.

Membersihkan oknum bukan melemahkan institusi.

Justru itulah cara menyelamatkan institusi.

Negara Tidak Boleh Kalah oleh Oknum

Hutan boleh rusak karena perambah.

Tetapi negara tidak boleh rusak karena moral yang runtuh.

Jika benar ada penyalahgunaan kewenangan, maka itu bukan sekadar pelanggaran administratif. Itu pengkhianatan terhadap mandat publik.

Hukum tidak boleh dinegosiasikan.

Seragam tidak boleh diperdagangkan.

Kekuasaan tidak boleh dijadikan ladang keuntungan.

Dan jika ada yang bermain-main dengan kepercayaan rakyat, maka yang harus ditegakkan bukan hanya aturan — tetapi keberanian untuk membersihkan diri sendiri.

FikiranRajat.id akan terus mengawal isu ini demi integritas hukum dan martabat publik