IWAN SJAFRI IKUT MEMBISU! Kasi Sapras SMA Disdik Jambi Tutup Pintu Konfirmasi Setelah Diberondong Bukti Selisih Anggaran Panel Digital!

JAMBI, BERSAMA RAJAT.ID – Aroma tidak sedap dalam tata kelola anggaran fasilitas sekolah di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi kini semakin menyengat. Setelah sebelumnya jajaran teras di Bidang SMA memilih menghindar, kini giliran Kepala Seksi (Kasi) Sarana dan Prasarana (Sapras) SMA, Iwan Sjafri, yang kedapatan ikut mengambil langkah “aksi seribu bahasa”.

Upaya konfirmasi tertulis dan pengiriman berkas pertanyaan yang dilayangkan langsung oleh jurnalis investigasi Redaksi BersamaRajat.id melalui nomor WhatsApp pribadinya—sebagaimana terekam dalam rentetan komunikasi media pada berkas IMG-20260618-WA0000.jpg—sama sekali tidak digubris. Sikap cuek dan bungkam dari seorang pejabat teknis sarana prasarana ini memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat: Mengapa Iwan Sjafri harus takut bersuara jika pengerjaan proyek ini memang bersih dari manipulasi?

Menembus Benteng Teknis: Hitungan Pagu Rp5,58 Miliar yang Mengunci Jabatan Kasi Sapras

Tekanan publik kini mengarah penuh pada kapasitas Iwan Sjafri selaku perancang dan pengawas kebutuhan logistik sekolah. Redaksi Rajat.id memegang dua dokumen otentik yang menjadi dasar pencecaran ini:

Dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan nomor kode paket 56074304 pada berkas yang mencantumkan total dana APBD Murni 2025 sebesar Rp5.580.000.000,- (Rp5,58 Miliar) untuk pengadaan Interactive Flat Panel Display Jenjang SMA.
Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) nomor BASTB.01-033/PT. NUSA PERSADA KHATULISTIWA/III/2024 yang membocorkan nilai belanja modal per unit senilai Rp184.975.000,-.

Dengan kedudukan teknis yang dimilikinya, Iwan Sjafri adalah pihak yang paling tahu bagaimana Harga Perkiraan Sendiri (HPS) disusun hingga mematok angka Rp184,9 juta per unit untuk layar interaktif 86 inci. Padahal, jika dikomparasikan dengan standar harga pasar wajar atau penyedia resmi di e-Katalog LKPP, perangkat berspesifikasi sejenis jamak ditemui di kisaran Rp100 juta saja.

Selisih harga mencolok sekitar Rp84.975.000,- per unit inilah yang ditekankan redaksi untuk dijawab oleh Kasi Sapras. Melalui total pagu jumbo Rp5,58 Miliar yang diperkirakan memuat volume sekitar 30 unit barang tersebut, indikasi anggaran yang membengkak tak wajar ditaksir merugikan keuangan daerah hingga Rp2.549.250.000,- (Rp2,54 Miliar)!

Bersembunyi di Balik Sistem Klik: Dugaan “Pengondisian” e-Purchasing Menyeruak

Pesan konfirmasi resmi yang sengaja dicueki oleh Iwan Sjafri juga mempertanyakan akuntabilitas pemilihan metode pengadaan. Sistem E-Purchasing kini dicurigai hanya sebagai kedok administrasi formalitas. Muncul dugaan kuat di lapangan bahwa spesifikasi teknis sengaja disusun sedemikian rupa (“dikunci”) demi meloloskan produk dari PT. Nusa Persada Khatulistiwa selaku vendor asal Tangerang.

Kecurigaan ini diperkuat dengan fakta telanjang pada lembaran RUP murni tersebut, di mana kolom Sustainable Public Procurement (SPP) atau Pengadaan Berkelanjutan untuk Aspek Ekonomi, Aspek Sosial, dan Aspek Lingkungan seluruhnya ditandai “Tidak”. Sebagai Kasi Sapras SMA, bagaimana bisa Iwan Sjafri meloloskan pengadaan barang elektronik senilai miliaran rupiah tanpa kajian matang mengenai nilai ekonomis serta dampak kemanfaatan jangka panjang bagi para guru dan siswa?

Sikap Antipati Terhadap Pers: Kejati Jambi Harus Ambil Alih Dokumen Sapras!

Langkah menutup diri yang diperlihatkan oleh Kasi Sapras SMA Iwan Sjafri, bersamaan dengan langkah serupa yang diambil oleh Kabid SMA Euis Novitasari—sebagaimana bukti dokumen upaya konfirmasi beruntun pada berkas IMG-20260618-WA0001.jpg—menjadi sinyal buruk bagi keterbukaan informasi di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Menghindari kejaran jurnalis dan mengabaikan hak konfirmasi publik adalah bentuk pelanggaran nyata terhadap semangat UU Nomor 14 Tahun 2008.

“Ketika pejabat teknis setingkat Kasi Sapras memilih bungkam massal bersama pimpinannya, maka fungsi kontrol sosial melalui media cetak dan online sudah wajib ditingkatkan menjadi desakan hukum. Kami tidak butuh aksi diam, rakyat Jambi butuh kepastian ke mana uang miliaran rupiah itu dialokasikan,” cetus Tim Investigasi Rajat.id.

Tuntutan Hukum Redaksi Rajat.id: Bongkar Brankas Dokumen Pengadaan SMA!

Melihat tidak adanya itikad baik untuk memberikan klarifikasi yang transparan, Rajat.id secara berani dan terbuka mendesak penegakan hukum segera dilakukan:

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi dan Polda Jambi diminta tidak mengulur waktu. Segera panggil dan periksa secara menyeluruh Kasi Sapras SMA Iwan Sjafri beserta seluruh tim perencana anggaran di bawahnya. Periksa Berita Acara Negosiasi Harga dan sidik kemungkinan adanya aliran dana atau janji fee dari pihak ketiga.
Inspektorat Provinsi Jambi dituntut melakukan langkah konkret dengan mengaudit fisik seluruh Interactive Flat Panel Display yang telah didistribusikan ke sekolah-sekolah, guna memastikan kesesuaian antara nilai kontrak yang fantastis dengan kondisi riil barang di lapangan.

Redaksi Bersama Rajat.id berkomitmen penuh untuk terus berdiri tegak mengawal kasus ini. Kami tidak akan berhenti menyuarakan kebenaran hingga tabir gelap di balik proyek pengadaan panel digital Dinas Pendidikan Provinsi Jambi ini terbongkar sejelas-jelasnya di hadapan hukum! (Tim/Red)