JAKARTA – Penindakan korupsi di Indonesia memasuki babak baru. Untuk pertama kalinya, Komisi Pemberantasan Korupsi menggunakan pasal benturan kepentingan dalam pengadaan proyek dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Fadia Arafiq, Bupati Pekalongan.
Langkah ini dinilai sebagai perkembangan penting dalam strategi pemberantasan korupsi, karena selama ini sebagian besar OTT KPK lebih sering menggunakan pasal suap atau gratifikasi.
Dengan penggunaan pasal benturan kepentingan, KPK membuka ruang penindakan terhadap praktik nepotisme proyek pemerintah, yang selama ini kerap sulit disentuh hukum.
Kasus OTT Bupati Pekalongan
Dalam perkara ini, KPK menduga terjadi pengaturan proyek outsourcing dan pengadaan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
Perusahaan tertentu diduga mendapatkan kontrak pekerjaan di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD). Nilai proyek yang beredar disebut mencapai sekitar Rp46 miliar sejak beberapa tahun terakhir.
Penyidik menduga perusahaan tersebut memiliki keterkaitan dengan lingkaran keluarga kepala daerah, sehingga menimbulkan konflik kepentingan dalam pengelolaan proyek pemerintah daerah.
Kasus ini kemudian menjadi perhatian publik karena KPK menggunakan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
Analisis Hukum Pasal 12 Huruf i UU Tipikor
Pasal yang digunakan dalam kasus ini berasal dari UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Bunyi pasal tersebut pada pokoknya menyatakan:
Pejabat negara atau pegawai negeri dilarang ikut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat yang sama berada dalam kewenangan pengawasan atau pengurusannya.
Ancaman pidana yang diatur dalam pasal ini tergolong berat:
Penjara minimal 4 tahun
Maksimal 20 tahun atau seumur hidup
Denda Rp200 juta hingga Rp1 miliar
Artinya, secara hukum pasal ini tidak diposisikan sebagai pelanggaran administratif, melainkan tindak pidana korupsi serius.
Unsur Penting Pasal Benturan Kepentingan
Secara hukum, terdapat beberapa unsur utama yang harus dibuktikan penyidik untuk menerapkan pasal ini.
Pertama, pelaku harus merupakan penyelenggara negara atau pejabat publik. Dalam konteks pemerintahan daerah, kepala daerah jelas termasuk dalam kategori tersebut.
Kedua, terdapat kegiatan pengadaan barang, jasa, atau proyek pemerintah yang berada dalam lingkup kewenangan pejabat tersebut.
Ketiga, pejabat tersebut memiliki kewenangan mengurus atau mengawasi proyek tersebut, baik secara langsung maupun melalui struktur birokrasi.
Keempat, pejabat itu turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam proyek tersebut.
Unsur terakhir inilah yang sering menjadi kunci pembuktian. Turut serta tidak harus berupa kepemilikan langsung perusahaan. Keterlibatan bisa terjadi melalui:
▪️perusahaan milik keluarga,
▪️perusahaan orang dekat,
▪️atau perusahaan yang menjadi perpanjangan tangan pejabat.
Delik Formal: Tidak Perlu Bukti Suap
Salah satu karakter penting Pasal 12 huruf i adalah sifatnya sebagai delik formal.
Artinya, penyidik tidak harus membuktikan adanya suap atau kerugian negara terlebih dahulu.
Selama terbukti ada pejabat yang ikut terlibat dalam proyek yang berada di bawah kewenangannya, maka unsur pidana dapat dianggap terpenuhi.
Hal ini berbeda dengan banyak kasus korupsi yang biasanya menitikberatkan pada:
▪️transaksi suap,
▪️pemberian uang,
▪️atau mark-up proyek.
Dalam pasal benturan kepentingan, konflik kepentingan itu sendiri sudah dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan.
Potensi Menjerat Nepotisme Proyek
Para pengamat hukum menilai penggunaan pasal ini dapat membuka jalan penindakan terhadap praktik yang selama ini sering terjadi di banyak daerah, yakni penguasaan proyek pemerintah oleh jaringan keluarga atau tim politik kepala daerah.
Dalam praktik politik lokal, tidak jarang perusahaan yang mendapatkan proyek pemerintah memiliki hubungan dengan:
▪️keluarga kepala daerah,
▪️tim sukses pilkada,
▪️atau kelompok bisnis yang dekat dengan kekuasaan.
Jika terbukti adanya intervensi atau keterlibatan pejabat dalam proyek tersebut, maka kondisi tersebut berpotensi memenuhi unsur benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf i.
Sinyal Perubahan Strategi Penindakan
Penggunaan pasal ini dalam OTT Pekalongan dianggap sebagai sinyal bahwa penegakan hukum korupsi mulai bergeser dari sekadar memburu transaksi suap menjadi menelusuri konflik kepentingan dalam pengelolaan proyek pemerintah.
Langkah tersebut berpotensi memperluas ruang penindakan terhadap praktik korupsi yang selama ini tersembunyi di balik hubungan bisnis dan kekuasaan.
Jika pasal ini digunakan secara konsisten, maka bukan tidak mungkin pola penguasaan proyek pemerintah oleh jaringan keluarga atau kelompok politik akan semakin mudah diungkap oleh aparat penegak hukum.
Kasus yang menjerat Bupati Pekalongan pun menjadi preseden penting dalam penegakan hukum korupsi di Indonesia, sekaligus membuka diskursus baru tentang batas antara kekuasaan politik dan kepentingan bisnis dalam pengelolaan proyek negara.[red]
Discussion about this post