JAKARTA – Ketika perhatian publik dunia tersedot pada eskalasi konflik geopolitik antara Iran dan Israel, sebuah isu besar mengenai eksploitasi sumber daya alam di Aceh justru muncul nyaris tanpa sorotan luas.
Suara kritik keras datang dari mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dua periode, Dr. Fachrul Razi, yang secara terbuka membongkar dugaan keterlibatan elit-elit negara dalam penguasaan sektor tambang di provinsi paling barat Indonesia itu.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam podcast Forum Keadilan melalui program Madilog, yang dipandu jurnalis senior Darmawan Sepriyossa.
Menurut Fachrul Razi, eksploitasi sumber daya alam Aceh bukan lagi sekadar isu ekonomi daerah, melainkan telah berubah menjadi arena perebutan kepentingan elit politik nasional.
“Aceh kaya sumber daya, tapi rakyatnya tetap miskin. Yang menikmati justru elit-elit yang berada di lingkar kekuasaan negara,” kata Fachrul dalam pernyataan yang disampaikan secara terbuka dalam podcast tersebut.
Tambang Aceh Diduga Dikuasai Lingkaran Elit Kekuasaan
Fachrul Razi menyoroti bagaimana berbagai izin tambang dan pengelolaan kawasan hutan di Aceh secara perlahan ditarik ke pemerintah pusat.
Kondisi ini dinilai bertentangan dengan semangat kekhususan Aceh yang lahir dari perdamaian panjang dan diatur dalam Undang‑Undang Pemerintahan Aceh.
Menurutnya, dalam praktiknya banyak perusahaan yang mengelola sumber daya alam Aceh memiliki kedekatan dengan elit politik nasional.
Ia menyebut situasi ini sebagai bentuk nyata oligarki ekonomi-politik yang membuat kekayaan alam Aceh tidak memberikan kesejahteraan signifikan bagi masyarakat setempat.
“Aceh hanya menjadi ladang eksploitasi. Kekayaan alamnya keluar, tapi rakyat Aceh tetap tidak menikmati hasilnya,” ujarnya.
Kekhususan Aceh Disebut Tinggal Janji
Aceh selama ini memiliki status daerah dengan otonomi khusus sebagai bagian dari implementasi Helsinki Peace Agreement.
Kesepakatan damai tersebut seharusnya memberikan kewenangan lebih besar bagi pemerintah Aceh dalam mengelola sumber daya alam.
Namun menurut Fachrul Razi, realitas di lapangan justru berbeda.
Ia menilai banyak kebijakan strategis terkait pengelolaan hutan, tambang, dan energi kini kembali dikendalikan pemerintah pusat, sehingga daerah kehilangan kedaulatan ekonomi atas sumber dayanya sendiri.
Pertanyaan Besar: Siapa Bertanggung Jawab?
Fachrul Razi mempertanyakan siapa yang harus bertanggung jawab atas eksploitasi sumber daya alam Aceh yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Ia juga meminta transparansi penuh terhadap siapa saja aktor politik dan bisnis yang berada di balik penguasaan konsesi tambang di Aceh.
Menurutnya, tanpa keterbukaan, eksploitasi sumber daya alam hanya akan memperpanjang ketimpangan ekonomi dan memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara.
“Kalau elit negara terus menguasai sumber daya daerah, maka keadilan sosial hanya akan menjadi slogan,” tegasnya.
Isu Nasional yang Tenggelam oleh Geopolitik Global
Pernyataan Fachrul Razi muncul pada saat perhatian publik Indonesia banyak tertuju pada dinamika konflik geopolitik global, khususnya ketegangan di Timur Tengah.
Di tengah sorotan konflik internasional tersebut, isu pengelolaan sumber daya alam di daerah seperti Aceh dikhawatirkan justru luput dari perhatian nasional.
Padahal, persoalan tersebut menyangkut masa depan ekonomi daerah, keadilan sosial, serta keberlanjutan lingkungan hidup.
Sorotan Terhadap Oligarki Sumber Daya Alam
Kasus yang diangkat Fachrul Razi kembali memunculkan perdebatan lama mengenai oligarki sumber daya alam di Indonesia.
Banyak pengamat menilai bahwa konsesi tambang, hutan, dan energi sering kali dikuasai oleh kelompok kecil dengan kedekatan politik terhadap pusat kekuasaan.
Jika tidak diawasi secara ketat, kondisi tersebut berpotensi memperlebar ketimpangan antara daerah penghasil sumber daya dengan pihak yang menikmati keuntungan ekonomi terbesar.
📌 Video lengkap podcast Madilog Forum Keadilan dapat disaksikan di sini:
https://youtu.be/81_c3O3ZOD0
Discussion about this post