Fasum Dipersoalkan, Developer Perumahan Desa Solok Berpotensi Hadapi Gugatan Konsumen

MUARO JAMBI – FikiranRajat.id

Polemik penyediaan lahan makam sebagai fasilitas umum (fasum) bagi kawasan perumahan di Desa Solok, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, kini berpotensi berkembang menjadi persoalan hukum antara pengembang dan konsumen.

Hal ini mencuat setelah muncul pernyataan dari pihak pengembang yang menyebut siap mengembalikan dana sebesar Rp30 juta yang sebelumnya diberikan kepada pemerintah desa terkait penyediaan lahan makam bagi kebutuhan warga perumahan.

Jika dana tersebut benar ditarik kembali, maka fasilitas pemakaman yang selama ini disebut menjadi bagian dari fasilitas umum kawasan perumahan berpotensi tidak lagi menjadi bagian dari rencana fasilitas perumahan tersebut.

Situasi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai pemenuhan kewajiban penyediaan fasilitas umum oleh developer, terlebih sejumlah unit rumah di kawasan perumahan tersebut disebut telah dipasarkan bahkan telah dibeli oleh konsumen.

Dalam ketentuan pembangunan perumahan, pengembang diwajibkan menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagai bagian dari perencanaan kawasan perumahan yang biasanya tercantum dalam site plan yang disahkan pemerintah daerah.

Fasilitas tersebut dapat berupa jalan lingkungan, drainase, ruang terbuka, tempat ibadah hingga lahan pemakaman bagi penghuni kawasan perumahan.

Jika fasilitas tersebut belum tersedia atau belum memiliki kepastian status, maka kondisi tersebut dapat menimbulkan potensi sengketa antara konsumen dan pengembang.

Sejumlah praktisi hukum properti menyebutkan bahwa konsumen memiliki hak untuk menggugat apabila fasilitas yang dijanjikan dalam pemasaran atau dokumen perjanjian tidak terpenuhi.

Dalam konteks ini, jika rumah telah dijual kepada masyarakat sementara fasilitas umum seperti lahan makam belum memiliki kepastian hukum atau belum tercantum secara jelas dalam perencanaan resmi perumahan, maka konsumen dapat menilai hal tersebut sebagai ketidaksesuaian antara janji pemasaran dan kondisi sebenarnya.

Sementara itu, dokumen yang diperoleh FikiranRajat.id menunjukkan adanya Surat Persetujuan Lingkungan yang ditandatangani warga RT 008 Desa Solok pada tahun 2023 terkait rencana pembangunan perumahan yang dikelola oleh PT Mutiara Zahra.

Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa developer menyanggupi menyediakan atau membeli lahan makam bagi kebutuhan warga perumahan.

Namun hingga kini belum diperoleh penjelasan terbuka mengenai apakah lahan makam tersebut telah ditetapkan secara resmi sebagai fasilitas umum dalam rencana site plan perumahan.

Selain itu, perbedaan keterangan mengenai dana kontribusi developer juga masih menjadi tanda tanya. Pihak pengembang menyebut nilai kontribusi sebesar Rp30 juta, sementara pihak desa sebelumnya menyebut dana yang digunakan untuk kegiatan pembersihan lahan sekitar Rp20 juta.

Perbedaan keterangan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme penerimaan dan penggunaan dana tersebut dalam kaitannya dengan penyediaan fasilitas umum perumahan.

FikiranRajat.id masih berupaya memperoleh klarifikasi dari pihak pengembang, pemerintah desa, serta instansi terkait di Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi guna memastikan apakah seluruh persyaratan fasilitas umum dan perizinan pembangunan perumahan telah dipenuhi sebelum rumah dipasarkan kepada masyarakat.