Jambi — Kepercayaan publik terhadap Kantor Bea dan Cukai Jambi kian dipertanyakan. Sejumlah warga menilai mekanisme pelayanan dan pengaduan yang disediakan tidak memberikan kepastian, meski seluruh prosedur yang diminta telah dipenuhi.
Berdasarkan rangkaian komunikasi dan bukti percakapan yang diterima redaksi, masyarakat telah mengikuti arahan resmi Bea Cukai Jambi—mulai dari pelaporan online, pengiriman data, alamat lengkap, dokumentasi foto dan video, hingga titik lokasi. Namun, tindak lanjut yang dijanjikan tidak kunjung terwujud.
Kondisi ini memunculkan kekecewaan mendalam. “Kami sudah mengikuti semua yang diminta. Tapi tetap tidak ada kejelasan. Lalu gunanya apa mekanisme pengaduan itu?” ujar salah satu warga.
Dalam komunikasi resmi, pihak humas berulang kali meminta pelapor melengkapi data dan melaporkan melalui kanal daring. Setelah data dipenuhi, respons yang muncul kembali mengulang permintaan serupa atau menyatakan belum ada tindak lanjut karena dianggap belum lengkap—padahal bukti lokasi dan dokumentasi lapangan telah disampaikan.
Pola ini menimbulkan persepsi bahwa pengaduan publik hanya berputar di level administratif, tanpa kepastian tindakan di lapangan.
Manfaat Dipertanyakan, Pelayanan Dinilai Selektif
Akibat berlarutnya laporan tanpa hasil, sebagian masyarakat menilai kehadiran Bea Cukai Jambi belum dirasakan manfaatnya secara nyata—terutama terkait isu yang menyentuh kepentingan luas, seperti dugaan peredaran rokok ilegal dan komoditas ikedelai impor.
Di sisi lain, publik juga menyoroti kegiatan seremonial dan sosialisasi yang dinilai tidak inklusif, karena hanya melibatkan lingkaran terbatas. Hal ini memperkuat kesan bahwa pelayanan dan komunikasi lebih berpihak pada kelompok tertentu, bukan masyarakat secara independen.
Gedung Negara, Akses Publik
Kekecewaan bertambah ketika akses tatap muka ke kantor dinilai menyempit. Sejumlah warga menyebut pelayanan berhenti di pos penjagaan, seolah ruang publik di gedung negara tersebut tidak sepenuhnya terbuka bagi rakyat yang membiayainya melalui pajak.
Publik kini menunggu penjelasan terbuka:
▪️bagaimana standar waktu tindak lanjut laporan,
▪️mengapa laporan yang sudah lengkap tetap tak berujung tindakan,
▪️dan bagaimana memastikan pelayanan tidak selektif.
Tanpa kejelasan, wajar bila muncul penilaian keras dari masyarakat bahwa mekanisme yang ada tidak dapat dipercaya. Untuk memulihkan kepercayaan, dibutuhkan transparansi, keterbukaan akses, dan tindakan nyata—bukan sekadar jawaban administratif.
Catatan Redaksi:
Berita ini disusun berdasarkan komunikasi resmi, bukti percakapan, dan laporan masyarakat. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari pihak Bea Cukai Jambi.
Pewarta : Bonatua.S,sos
Redaksi : fikiranrajat.id
Sumber. : tim imvestigasi
Discussion about this post