Jambi, 30 Oktober 2025 — Aliansi Pemuda Peduli Jambi (APPJ) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengusut dugaan suap dalam pemilihan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2024–2029. Desakan tersebut disampaikan dalam aksi damai di depan Kantor Gubernur Jambi, Kamis (30/10), bertepatan dengan momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda.
Koordinator APPJ menyatakan bahwa langkah tersebut merupakan wujud kepedulian generasi muda terhadap marwah demokrasi dan integritas wakil rakyat, khususnya dari daerah Jambi.
“Kami menilai dugaan praktik suap dalam pemilihan pimpinan DPD RI merupakan pengkhianatan terhadap amanah rakyat. KPK harus segera menindaklanjuti laporan dan menegakkan keadilan tanpa pandang bulu,” ujar salah satu perwakilan APPJ di sela aksi.
APPJ menilai, penyelesaian kasus tersebut penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif sekaligus memastikan proses politik di Indonesia berjalan bersih dan bebas dari praktik transaksional.
Selain itu, aksi tersebut turut mendapat dukungan luas dari sejumlah kalangan muda di berbagai daerah. Aktivis muda nasional Muhammad Fithrat Irfan menjadi salah satu tokoh yang mendapat simpati dan dukungan dari pemuda di beberapa provinsi di Indonesia, termasuk Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Jambi.
Menurut Muhammad Fithrat Irfan, masih banyak kasus korupsi yang dilaporkan ke KPK namun belum tuntas penanganannya.
“Banyak kasus korupsi yang telah dilaporkan ke gedung KPK RI tak kunjung tuntas dalam penyelesaiannya. Salah satunya kasus suap DPD RI, serta beberapa kasus lain seperti korupsi dana haji dan korupsi proyek Kereta Whoosh,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, para pemuda juga mengingatkan Pemerintah Provinsi Jambi agar tidak abai terhadap isu transparansi dan akuntabilitas di daerah. Mereka menegaskan bahwa peran pemerintah daerah dalam mendorong penegakan hukum dan tata kelola bersih harus dibuktikan melalui tindakan nyata, bukan sekadar retorika.
“Kami meminta Gubernur Jambi turut mendorong KPK untuk menuntaskan kasus ini. Jambi tidak boleh menjadi wilayah yang diam terhadap ketidakadilan,” tegasnya.
APPJ berencana melanjutkan aksi serupa pada Jumat (31/10/2025) dengan jumlah massa yang lebih besar, bertepatan dengan agenda kunjungan KPK RI ke Jambi.
Bagi APPJ, perjuangan ini bukan sekadar aksi politik, melainkan bentuk tanggung jawab moral generasi muda untuk memastikan Jambi terbebas dari praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
“Kami hanya ingin satu hal: keadilan ditegakkan, agar rakyat Jambi tak lagi dirugikan oleh permainan elite,” tutup pernyataan resmi APPJ.
Narasumber: M. Fithrat Irfan
Pewarta: Fadly
Editor. : Redaksi fikiranrajat.id
Discussion about this post