Gubernur Al Haris Jangan Tutup Mata! Pengadaan Alat Praktik SMK APBD 2025 Diduga Dikebiri: Kadisdik M. Umar Malah Blokir Nomor Wartawan!

JAMBI, BERSAMARAJA.ID — Gubernur Jambi Al Haris diminta tak tinggal diam dan berpura-pura tidak tahu atas carut-marut yang terjadi di tubuh Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jambi. Pengadaan peralatan praktik dan peraga kejuruan Tahun Anggaran 2025 senilai puluhan miliar rupiah yang bersumber dari APBD kini menuai sorotan tajam. Proyek yang ditujukan bagi 25 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) se-Provinsi Jambi ini sarat kejanggalan dan mendengungkan dugaan “penyunatan” alokasi secara masif.

Berdasarkan data resmi Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang dikantongi oleh Tim Investigasi Bersama Rajat.id, terdapat 25 paket pengadaan alat praktik kejuruan yang masing-masing dipatok pagu anggaran jumbo—sebagian besar mencapai Rp1,5 miliar per sekolah. Namun, temuan di lapangan berbanding terbalik 180 derajat.

Ketimpangan Nyata: Hanya 2 SMK Diberi Penuh, Sisanya Dikebiri!

Hasil investigasi dan pengakuan langsung dari sejumlah Kepala Sekolah penerima bantuan membeberkan fakta mengejutkan. Dari 25 SMK yang tercantum di dokumen RUP, hanya 2 sekolah yang disinyalir menerima paket secara penuh (100%) sesuai nilai pagu, salah satunya adalah SMKS Yadika Kota Jambi.

Sementara itu, sekolah-sekolah kejuruan negeri dan swasta lainnya dilaporkan hanya menerima paket barang yang nilainya jauh berkurang dari alokasi resmi. Nilai riil yang diterima sekolah-sekolah tersebut disinyalir “dikebiri” hingga hanya berada di angka Rp200 juta, Rp400 juta, hingga Rp800 juta.

Pertanyaan mendasar yang wajib dijawab pejabat Disdik Jambi: Ke mana menguapnya sisa dana miliaran rupiah dari selisih pagu anggaran tersebut? Mengapa terjadi diskriminasi alokasi yang begitu menyolok?

Kadisdik M. Umar dan Kabid SMK Harus Bertanggung Jawab!

Penyelewengan alokasi sarana pendidikan adalah bentuk kejahatan terhadap masa depan anak bangsa di Jambi. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi M. Umar dan Kepala Bidang (Kabid) SMK Disdik Provinsi Jambi tidak bisa bersembunyi di balik meja kerja mereka. Keduanya harus bertanggung jawab penuh atas ketidakberesan penyaluran anggaran APBD 2025 ini.

Masyarakat Jambi menuntut transparansi total dari proses perencanaan, mekanisme e-purchasing, hingga penyaluran fisik barang ke setiap sekolah.

Bukannya Transparan, Kadisdik M. Umar Malah Blokir Nomor Redaksi!

Ironisnya, alih-alih memberikan klarifikasi yang transparan dan akuntabel, pimpinan baru Disdik Provinsi Jambi justru menunjukkan sikap alergi kritik dan tidak profesional. Saat Redaksi Bersama Rajat.id melayangkan konfirmasi resmi guna meminta penjelasan terkait dugaan penyimpangan anggaran ini, Kadisdik Provinsi Jambi M. Umar justru memblokir nomor telepon Redaksi Bersama Rajat.id.

Tindakan pemblokiran ini sangat tidak terpuji bagi seorang pejabat publik yang baru saja dilantik oleh Gubernur Al Haris di Rumah Dinas Gubernur beberapa hari lalu. Belum seminggu menduduki kursi jabatan, M. Umar sudah mencoreng komitmen keterbukaan informasi publik (KIP) dan memperkuat indikasi adanya hal besar yang disembunyikan.

Gubernur Al Haris Harus Segera Evaluasi dan APH Turun Tangan

Gubernur Jambi Al Haris tidak boleh tutup mata ataupun pasang badan atas tindakan anak buahnya. Publik menuntut tindakan tegas Gubernur untuk mengevaluasi total kinerja Kadisdik M. Umar dan Kabid SMK Disdik Jambi.

Tim Investigasi Bersama Rajat.id tidak akan pernah surut oleh tindakan pemblokiran ini. Redaksi mendesak Aparat Penegak Hukum (APH)—Kepolisian,KPK—serta Inspektorat untuk segera turun melakukan audit investigatif terhadap 25 paket pengadaan alat praktik SMK APBD 2025.

Daftar 25 SMK Penerima Paket Pengadaan Alat Praktik & Peraga APBD 2025:

SMKN 4 Bungo – Pagu: Rp1.500.000.000
SMKN 3 Tebo – Pagu: Rp1.500.000.000
SMKS Yadika Kota Jambi – Pagu: Rp1.500.000.500 (Terima Full)
SMKS PGRI 2 Kota Jambi – Pagu: Rp1.500.000.000
SMKN 6 Bungo – Pagu: Rp1.500.000.000
SMKS Muhammadiyah Kota Jambi – Pagu: Rp1.500.027.600
SMKS Keluarga Bunda Kota Jambi – Pagu: Rp1.050.012.100
SMKN 5 Sarolangun – Pagu: Rp1.500.000.000
SMKN 8 Merangin – Pagu: Rp1.500.000.000
SMKN SPP Merangin (ATP & Hortikultura) – Pagu: Rp1.500.000.000
SMKN 7 Kerinci – Pagu: Rp1.500.000.000
SMKN 10 Bungo – Pagu: Rp1.500.000.000
SMKN 8 Batanghari – Pagu: Rp1.500.000.000
SMKN 3 Tanjab Timur – Pagu: Rp1.500.000.500
SMKN 8 Sarolangun (Agribisnis Perkebunan) – Pagu: Rp1.500.000.500
SMKN SPP Merangin (Agribisnis Perkebunan) – Pagu: Rp1.500.000.500
SMKN 12 Merangin – Pagu: Rp1.500.000.500
SMKN 7 Batanghari – Pagu: Rp1.500.000.500
SMKN 1 Batanghari – Pagu: Rp1.499.900.800
SMKS Setih Setio 2 Muaro Bungo – Pagu: Rp1.049.987.000
SMKN 6 Kota Jambi – Pagu: Rp1.499.997.000
SMKN 6 Bungo (Tata Kecantikan) – Pagu: Rp1.500.025.000
SMKN 5 Kerinci – Pagu: Rp1.500.025.000
SMKN 8 Sarolangun (Desain Busana) – Pagu: Rp1.500.000.000
SMKN 11 Sarolangun – Pagu: Rp1.500.000.00

CATATAN REDAKSI & KETERBUKAAN HAK JAWAB

Catatan Redaksi Bersama Rajat.id: Pemberitaan ini diterbitkan berdasarkan asas independensi, fungsi kontrol sosial pers, serta temuan awal dari data resmi dan penelusuran lapangan Tim Investigasi Bersama Rajat.id.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Redaksi Bersama Rajat.id senantiasa menjunjung tinggi prinsip keberimbangan (cover both sides). Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi Hak Jawab, Hak Koreksi, maupun Klarifikasi Resmi kepada pihak-pihak terkait—khususnya Gubernur Jambi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi (M. Umar), Kabid SMK Disdik Provinsi Jambi, serta jajaran terkait lainnya.
Klarifikasi atau Hak Jawab resmi dapat dikirimkan secara tertulis melalui surel/kontak Redaksi Bersama Rajat.id untuk dimuat pada kesempatan pertama.

Pewarta : Lukman