Peluncuran logo yang diklaim penuh makna filosofis tersebut dinilai oleh banyak pihak tidak lebih dari sekadar kosmetik politik untuk menutupi borok kegagalan struktural birokrasi. Faktanya, “hadiah istimewa” yang benar-benar dirasakan oleh rakyat Jambi di hari jadi pemerintahannya yang ke-80 bukanlah kemajuan atau kesejahteraan, melainkan himpitan ekonomi yang kian mencekik serta ketidakberpihakan anggaran yang makin telanjang.
Ironi Anggaran: Hibah Elit di Tengah Jeritan 47 Ribu Warga Miskin
Belum kering ingatan publik atas kebijakan kontroversial Pemerintah Kota Jambi yang menggelontorkan dana sebesar Rp480 juta dari APBD hanya untuk dana hibah ke Kejaksaan Tinggi (Kejati). Kebijakan ini memicu gelombang kecaman karena dinilai sangat melukai hati rakyat bawah. Bagaimana mungkin, di tengah jeritan 47 ribu warga miskin di Kota Jambi yang tersebar di berbagai sudut pemukiman kumuh, pemerintah justru lebih memprioritaskan instansi vertikal yang secara anggaran sudah disokong penuh oleh APBN Negara?
Dana hampir setengah miliar tersebut, jika dialokasikan untuk jaring pengaman sosial, intervensi gizi buruk (stunting), atau perbaikan modal usaha mikro bagi pedagang kecil, tentu akan jauh lebih berdampak langsung bagi pemulihan ekonomi masyarakat lapis bawah. Alokasi ini menjadi bukti otentik bahwa APBD Kota Jambi hari ini cenderung didesain untuk memuaskan syahwat hubungan politik antar-elit dan kenyamanan penguasa, bukan sebagai instrumen penyelamat isi perut rakyat miskin yang kian kelaparan.
“APBD itu berasal dari keringat dan pajak rakyat, maka wajib hukumnya dikembalikan sepenuhnya untuk kemaslahatan rakyat, bukan untuk memanjakan institusi elit! Hibah Rp480 juta ke Kejati di saat 47 ribu warga miskin menjerit adalah bukti nyata hilangnya empati sosial dan kompas moral dalam tata kelola keuangan Pemkot Jambi,” tegas catatan redaksi BersamaRajat.id.
Angka Pengangguran Meroket, Janji Lapangan Kerja Menguap
Bukan hanya kemiskinan yang mendarah daging, sektor ketenagakerjaan di Kota Jambi pun berada dalam kondisi lampu kuning. Angka pengangguran terbuka terus bertahan di level yang mengkhawatirkan. Ironisnya, di setiap pidato resmi ulang tahun kota, jajaran eksekutif selalu memamerkan angka-angka pertumbuhan ekonomi makro yang manipulatif dan pertumbuhan investasi yang diklaim meningkat.
Pertanyaannya: jika investasi tumbuh, mengapa anak-anak muda Kota Jambi kesulitan mencari kerja? Mengapa sektor informal kian sesak oleh korban-korban PHK yang tidak memiliki pilihan lain? Janji-janji manis kampanye tentang penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan pemuda kini menguap begitu saja, berganti dengan pemandangan antrean pencari kerja yang tak berujung dan meningkatnya angka kriminalitas akibat desakan perut.
Tata Kelola Kota Semberaut: Banjir, Macet, dan Sampah Jadi Menu Harian
Melengkapi penderitaan rakyat, wajah Kota Jambi sebagai kota “Tanah Pilih Pusako Batuah” kini kian semberaut. Tata ruang kota terkesan amburadul tanpa arah pembangunan yang jelas. Setiap kali hujan deras melanda, sejumlah titik vital kota langsung lumpuh dikepung banjir akibat sistem drainase yang buruk dan tidak pernah dibenahi secara komprehensif.
Kemacetan lalu lintas pun kini menjadi menu harian warga, diperparah dengan menjamurnya parkir liar yang tidak ditertibkan secara tegas dan tata kelola transportasi publik yang mati suri. Belum lagi urusan pengelolaan sampah dan estetika kota yang jauh dari kata becus. Pemkot Jambi tampak gagap mengejar ketertinggalan infrastruktur dasar, namun sangat cekatan jika menyangkut proyek-proyek fisik mercusuar yang minim urgensi bagi publik.
HUT ke-80: Momentum Melawan Lupa dan Menuntut Perubahan
Peluncuran logo HUT ke-80 tidak boleh dijadikan alat pembodohan publik demi menciptakan ilusi seolah Kota Jambi sedang baik-baik saja. Warga Kota Jambi tidak butuh desain logo baru yang estetis; yang mereka butuhkan adalah kepastian bahwa besok mereka bisa makan, anak-anak mereka bisa sekolah, dan jalanan kota tidak kebanjiran.
BersamaRajat.id secara tegas mengingatkan Wali Kota Jambi dan seluruh jajaran birokrasinya: Hentikan glorifikasi seremonial yang kosong! Sudah saatnya arah kebijakan APBD dirombak total (refocusing) untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, menekan angka pengangguran melalui program riil, serta membenahi semberautnya tata kelola kota demi mengembalikan hak-hak publik yang selama ini terabaikan.
Rakyat sudah terlalu lama mengalah. Di usia yang ke-80 ini, saatnya APBD dikembalikan untuk Rakyat, Bukan Elit!
Disclaimer BersamaRajat.id: Laporan ini ditulis sebagai bentuk kontrol sosial yang tajam, tegas, dan berani, berdasarkan aspirasi riil masyarakat Kota Jambi yang mendambakan keadilan anggaran dan pembenahan tata kelola kota yang berpihak pada rakyat miskin, bukan kaum elit.( Lukman/Red )
Discussion about this post