Rabat – Dalam momentum peringatan 70 tahun hubungan diplomatik antara Jepang dan Kerajaan Maroko, Pemerintah Jepang secara resmi menegaskan dukungannya terhadap integritas wilayah Maroko. Langkah diplomatik ini ditandai dengan sambutan hangat Tokyo terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2797 yang diadopsi pada akhir Oktober 2025 lalu.
Sikap strategis ini dituangkan dalam Komunike Bersama yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Maroko, Nasser Bourita, dan Menteri Luar Negeri Jepang, Motegi Toshimitsu, melalui konferensi video pada Jumat, 8 Mei 2026. Dalam dokumen tersebut, Jepang menegaskan bahwa rencana otonomi di bawah kedaulatan Maroko adalah salah satu solusi paling realistis dan kredibel untuk mengakhiri perselisihan regional tersebut.
Jepang menyatakan niatnya untuk menyelaraskan kebijakan luar negeri mereka dengan posisi ini, baik di level diplomatik maupun ekonomi. Menteri Toshimitsu mengindikasikan bahwa Jepang siap bertindak secara aktif dengan mempertimbangkan perkembangan situasi terkini, termasuk memperkuat kerja sama ekonomi yang menguntungkan kedua belah pihak di wilayah tersebut.
Selain itu, Jepang menyuarakan dukungannya terhadap upaya Sekretaris Jenderal PBB dan Utusan Pribadinya dalam memfasilitasi negosiasi. Tokyo menyerukan kepada semua pihak yang terlibat untuk berpartisipasi dalam diskusi tanpa syarat, dengan menjadikan rencana otonomi Maroko sebagai fondasi utama menuju solusi politik yang permanen.
Penegasan Jepang ini dipandang sebagai bentuk pengakuan internasional terhadap visi strategis Yang Mulia Raja Mohammed VI dalam menjaga kedaulatan provinsi-provinsi selatan Maroko. Dengan bergabungnya Jepang, posisi Maroko semakin kuat di mata komunitas internasional, menyusul dukungan serupa dari banyak kekuatan global lainnya.
*Kemajuan Signifikan bagi Keadilan Global*
Menanggapi perkembangan ini, Wilson Lalengke, selaku Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma), menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya. Tokoh pers nasional ini menilai bahwa dukungan dari negara maju seperti Jepang adalah sinyal kuat bahwa solusi otonomi merupakan satu-satunya jalan keluar yang adil.
“Kami di Persisma merasa sangat senang dan bangga melihat kemajuan signifikan dalam penyelesaian masalah di wilayah Sahara Maroko ini. Dukungan Jepang bukan sekadar basa-basi diplomatik, melainkan pengakuan terhadap kebenaran sejarah dan hukum internasional,” ujar Wilson Lalengke, dari Jakarta, Sabtu, 9 Mei 2026.
Petisioner HAM PBB 2025 itu menekankan bahwa stabilitas di Sahara Maroko akan membawa dampak positif bagi kemakmuran di Afrika dan hubungan antar-benua. “Keputusan Jepang untuk bertindak secara ekonomi dan diplomatik sesuai dengan kedaulatan Maroko adalah langkah yang sangat bijaksana. Ini membuktikan bahwa dunia semakin bulat mendukung integritas wilayah Maroko. Persisma akan terus mendukung proses ini demi terciptanya perdamaian dan kesejahteraan yang berkelanjutan di kawasan tersebut,” tutup Wilson yang telah lama aktif menjalin hubungan persahabatan antara masyarakat Indonesia dan Maroko.
Peringatan 70 tahun hubungan diplomatik Maroko-Jepang di tahun 2026 ini menjadi sangat istimewa dengan adanya kesepahaman politik ini. Sejarah panjang yang ditandai dengan saling dukung dan kerja sama yang erat kini memasuki babak baru yang lebih progresif, yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam memandang isu Sahara Maroko secara jernih dan objektif. (PERSISMA/Red)
Discussion about this post