Bukan sekadar masalah administratif, ini adalah bentuk nyata pengabaian hak hidup rakyat kecil!
Miliaran Rupiah Menunggak, Pelayanan Terancam Lumpuh!
Data menunjukkan kenyataan pahit: per 31 Desember 2023, saldo tagihan Jamkesda yang belum terbayar di RSUD Raden Mattaher mencapai angka yang sangat fantastis. Ketidakmampuan Pemerintah Provinsi Jambi dalam melakukan verifikasi dan sinkronisasi data dituding menjadi biang kerok utama amburadulnya pembayaran ini.
Bagaimana mungkin rumah sakit bisa memberikan pelayanan maksimal jika anggaran mereka disandera oleh proses birokrasi yang lambat dan tidak kompeten? Ini adalah ancaman nyata bagi keselamatan pasien miskin yang hanya bergantung pada jaminan ini!
Melanggar Aturan, Mengabaikan Perintah Pusat
Pemerintah Daerah (Pemda) Jambi diduga kuat telah mengangkangi aturan. Sesuai mandat nasional, daerah tidak diperkenankan lagi mengelola sendiri jaminan kesehatan yang tumpang tindih dengan JKN. Namun, di Jambi, proses integrasi kepesertaan ke JKN berjalan di tempat.
Ratusan ribu warga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) seolah dibiarkan terlunta-lunta tanpa kepastian. Alih-alih mendapatkan jaminan otomatis, mereka justru dipaksa melewati birokrasi SKTM yang berbelit-belit. Apakah ini sengaja dilakukan untuk memuluskan “permainan” anggaran?
Analisis Tajam: Kegagalan TAPD dan Dinas Kesehatan
Redaksi Bersamarajat.id mencatat adanya ketidaksesuaian prosedur yang fatal. Penggunaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di rumah sakit ditemukan tidak tertib dan melanggar PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi dinilai GAGAL TOTAL dalam memproyeksikan kebutuhan layanan kesehatan rakyat. Selisih anggaran yang mencolok antara pagu yang ditetapkan dengan realisasi tagihan layanan adalah bukti nyata betapa ugal-ugalannya pengelolaan keuangan di sektor nyawa ini.
BERSAMARAJAT.ID MENEKAN: JANGAN MAINKAN NYAWA RAKYAT!
Atas temuan ini, kami secara tegas menuntut:
- Gubernur Jambi harus segera mencopot pejabat di Dinas Kesehatan dan manajemen RSUD yang terbukti lalai dan tidak becus bekerja!
- Segera Lunasi Tunggakan! Rumah sakit membutuhkan dana tersebut untuk obat-obatan dan fasilitas pasien. Jangan biarkan operasional rumah sakit lumpuh hanya karena kesalahan administrasi.
- Audit Transparansi! Aparat penegak hukum harus turun tangan memeriksa aliran dana Jamkesda ini. Rakyat berhak tahu ke mana setiap rupiah pajak mereka dialokasikan.
“Kami tidak akan diam melihat birokrasi yang gemuk tapi malas, sementara rakyat harus mengemis untuk mendapatkan hak sehatnya!”
Bersamarajat.id akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Jika tidak ada perbaikan dalam waktu dekat, kami pastikan suara rakyat akan jauh lebih keras dari hari ini!
Editor: Redaksi Bersamarajat.id Tajam, Tegas, Berani, dan Berpihak pada Rakyat!
Discussion about this post