SIAPA DI BALIK ARAH PROYEK? JEJAK KEPUTUSAN VIDEOTRON TEBO MENGARAH KE PUSAT KEKUASAAN

TEBO – Polemik proyek videotron Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo kini memasuki titik paling krusial. Setelah alur anggaran, timeline pelaksanaan, hingga lokasi pemasangan terungkap, perhatian publik kini mengerucut pada satu pertanyaan besar:

siapa yang sebenarnya menentukan arah proyek ini?

Penelusuran FikiranRajat.id menunjukkan bahwa proyek dengan nilai hampir Rp1 miliar tersebut tidak sekadar persoalan teknis pengadaan, melainkan menyangkut arah kebijakan dan pusat pengambilan keputusan.

DARI ANGGARAN PENDIDIKAN KE RUMDIN: SIAPA MENENTUKAN?

Data yang dihimpun menyebutkan, proyek videotron yang bersumber dari anggaran pendidikan justru direalisasikan di lingkungan rumah dinas Bupati Tebo.

Fakta ini menimbulkan pertanyaan mendasar:

👉 Siapa yang menetapkan lokasi proyek?

👉 Apakah keputusan tersebut berasal dari level teknis dinas?

👉 Atau ada arahan dari tingkat lebih tinggi?

Karena dalam praktik penganggaran daerah, perubahan arah pemanfaatan proyek tidak dapat terjadi tanpa persetujuan struktural dan kebijakan pimpinan.

PERNYATAAN PEJABAT: JAWABAN YANG BELUM MENUTUP CELAH

Kabid Pendidikan Dasar, Rahman Dwiyatma, sebelumnya menyampaikan bahwa proses pengadaan telah berjalan sesuai mekanisme, melalui e-katalog dan melibatkan ULP serta tenaga teknis.

Ia juga menyebut bahwa anggaran telah ada sebelum dirinya menjabat.

Namun, sejumlah poin krusial masih belum terjawab:

▪️Siapa yang menentukan lokasi akhir proyek

▪️Mengapa fasilitas tidak ditempatkan di sekolah

▪️Siapa pihak yang memberi persetujuan akhir

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan hingga kini belum memberikan jawaban resmi atas konfirmasi redaksi.

PUSAT KEKUASAAN TAK BISA DIABAIKAN

Dalam struktur pemerintahan daerah, setiap proyek strategis—terlebih yang bernilai besar—tidak berdiri sendiri.

Pengambilan keputusan umumnya melibatkan:

Perencanaan anggaran

Persetujuan pelaksanaan

Penentuan lokasi dan manfaat

Jika seluruh proses tersebut berujung pada fasilitas di rumah dinas kepala daerah, maka publik menilai tidak mungkin terjadi tanpa sepengetahuan atau keterlibatan kekuasaan di atasnya.

ALUR UANG DAN KEPUTUSAN JADI KUNCI

Pengamat kebijakan publik menilai, untuk mengungkap secara utuh persoalan ini, perlu ditelusuri dua hal utama:

1. Alur uang – dari perencanaan hingga realisasi

2. Alur keputusan – dari siapa, kepada siapa, dan untuk apa

Kedua hal ini dinilai menjadi kunci untuk mengetahui apakah proyek ini murni administratif atau mengandung unsur penyimpangan.

DESAKAN TERBUKA KE APARAT PENEGAK HUKUM

Seiring menguatnya fakta-fakta yang terungkap, publik kini mendorong agar aparat penegak hukum turun tangan.

Langkah yang didesak antara lain:

▪️Audit menyeluruh proyek videotron

▪️Penelusuran pihak-pihak yang terlibat

▪️Pemeriksaan terhadap pejabat terkait

▪️Evaluasi kesesuaian penggunaan anggaran

Jika ditemukan ketidaksesuaian, maka proses hukum dinilai harus berjalan secara transparan dan akuntabel.

PERTANYAAN TERAKHIR UNTUK PUBLIK

Dengan seluruh fakta yang telah terungkap dari Part 1 hingga Part 5, kini publik dihadapkan pada satu simpulan sementara:

Apakah ini sekadar proyek yang bergeser arah… atau bagian dari pola pengelolaan anggaran yang lebih besar?

FikiranRajat.id menegaskan akan terus mengawal dan membuka setiap fakta yang berkembang.[red]