Kota Jambi, 16 Juni 2025 – Kegaduhan mewarnai pelaksanaan Pemilihan Ketua RT serentak se-Kota Jambi yang dijadwalkan pada 26 April 2025 lalu. Program ambisius Walikota Jambi, Dr. Maulana, ini, yang didasarkan pada Perwal Nomor 6 Tahun 2025 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan Lembaga Adat Kelurahan (diundangkan 12 Maret 2025), justru menuai protes dan demonstrasi di depan kantor Walikota hari ini. Para demonstran membentangkan spanduk bertuliskan “Keputusan Lurah Legok Lebih Tinggi dari Keputusan Walikota Jambi!”, menunjukkan betapa kontroversialnya pelaksanaan pemilihan ini. Menariknya, Walikota Dr. Maulana hingga saat ini belum memberikan konfirmasi atau tanggapan terkait demonstrasi dan polemik yang terjadi.
Program yang seharusnya mengedepankan musyawarah mufakat, justru diwarnai pelanggaran prinsip demokrasi. Banyak warga kehilangan hak suara mereka dalam proses pemilihan. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai pemahaman Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait nilai-nilai UUD 1945 dan Pancasila dalam pelaksanaan pemilihan ini.
Kasus RT 05 Kelurahan Legok Menjadi Sorotan
Kasus di RT 05 Kelurahan Legok menjadi contoh nyata dari permasalahan ini. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Lurah Legok tanggal 2 Mei 2025 menunjuk seorang ketua RT definitif, meski masih terdapat calon lain yang bersaing. Sebelas tokoh masyarakat yang diundang hanya diminta menuliskan nama pilihan mereka, dan Lurah Legok kemudian menunjuk Hafiz sebagai ketua RT, meskipun hanya mendapat 4 suara dari 7 suara yang ada. Keputusan ini dinilai telah mengabaikan suara mayoritas dan prinsip musyawarah mufakat.
Walikota Jambi telah menginstruksikan pencabutan BAP tersebut. Namun, meski para pejabat mengakui pelanggaran Perwal Nomor 6 Tahun 2025 dalam pertemuan di Dinas DPMPPA Kota Jambi yang dihadiri Asisten I, Kepala Dinas DPMPPA, Kabag Hukum, dan utusan DPRD Kota Jambi, Hafiz tetap mengklaim dirinya sebagai Ketua RT 05 yang sah. Keheningan Walikota Dr. Maulana atas situasi ini semakin menambah kekecewaan masyarakat.
Kepercayaan Publik Terhadap Walikota Dipertanyakan
Demo hari ini menunjukkan rendahnya kepercayaan publik terhadap Walikota Jambi, Dr. Maulana. Para demonstran mempertanyakan komitmen dan integritas Walikota, serta pejabat terkait, dalam menegakkan prinsip demokrasi dan musyawarah mufakat dalam Pilkate ini. Mereka menuding pelaksanaan Pilkate serentak sebagai “dagelan aneh” dan mempertanyakan pemahaman pejabat terkait akan hakikat musyawarah mufakat. Ketidakhadiran dan kebungkaman Walikota semakin memperkuat ketidakpuasan publik terhadap proses pemilihan Ketua RT yang jauh dari ideal. Ketiadaan respon dari Walikota Dr. Maulana menambah kecemasan akan masa depan demokrasi di Kota Jambi
Pewarta ; tholib
Redaksi : fikiranrajat.id
Discussion about this post