Skandal Sunyi Bukit Kausar: Negara Untung, Rakyat Buntung?

🟥 TAJUK RENCANA                                     

 Oleh ; Redaksi fikiranrajat.id

Ada satu pertanyaan mendasar yang patut diajukan dalam pusaran polemik Kebun Bukit Kausar:

Untuk siapa sebenarnya negara bekerja?

Di satu sisi, capaian produksi yang dibukukan oleh PTPN IV Regional 4 menjadi indikator kinerja yang patut diapresiasi. Negara melalui BUMN dituntut menghadirkan keuntungan, efisiensi, dan kontribusi terhadap perekonomian nasional.

Namun di sisi lain, muncul fakta yang tidak bisa diabaikan begitu saja—dugaan bahwa hak-hak masyarakat di sekitar wilayah operasional belum sepenuhnya diselesaikan secara adil dan transparan.

Di titik inilah persoalan menjadi krusial.

Keberhasilan produksi tidak boleh menjadi alasan untuk menunda, apalagi mengabaikan, penyelesaian hak masyarakat. Sebab dalam prinsip dasar pengelolaan sumber daya, keadilan sosial adalah fondasi, bukan pelengkap.

Bukit Kausar hari ini seolah menjadi cermin: ketika angka-angka kinerja begitu rapi disusun, tetapi persoalan di akar rumput justru dibiarkan menggantung.

Lebih jauh, sikap diam terhadap surat konfirmasi yang telah dilayangkan membuka ruang tafsir yang luas di tengah publik. Dalam konteks tata kelola yang baik, transparansi bukanlah pilihan—melainkan kewajiban.

Ketika komunikasi tidak dibuka, maka kecurigaan akan tumbuh.

Dan ketika kecurigaan dibiarkan, maka kepercayaan publik akan terkikis.

Negara, melalui BUMN, tidak hanya dituntut menghasilkan keuntungan. Negara juga memikul mandat konstitusional untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam memberikan kemakmuran yang adil bagi seluruh rakyat.

Jika benar terdapat hak masyarakat yang belum diselesaikan, maka penyelesaiannya tidak boleh ditunda.

Jika terdapat kekeliruan dalam pengelolaan, maka koreksi harus segera dilakukan.

Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukan hanya pada angka produksi—

melainkan pada sejauh mana keadilan dapat dirasakan oleh masyarakat yang hidup di sekitarnya.

Bukit Kausar tidak boleh menjadi preseden buruk.

Ia harus menjadi titik evaluasi.

Sebab jika negara terus untung sementara rakyat merasa buntung,

maka yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar kinerja perusahaan—

melainkan legitimasi kehadiran negara itu sendiri.