JAMBI – Mencuatnya dugaan praktik penindakan tidak transparan terhadap sopir angkutan kayu di jalur Jambi–Tungkal kini berpotensi berbuntut serius bagi aparat yang disebut dalam informasi tersebut.
Tiga personel Polisi Kehutanan (Polhut), yakni S, N, dan H, yang namanya muncul dalam keterangan sejumlah sumber, disebut berpotensi menghadapi sanksi disiplin berat apabila dugaan penyimpangan dalam penindakan lapangan terbukti melalui pemeriksaan resmi.
Informasi mengenai dugaan permintaan sejumlah uang saat penindakan masih dalam tahap verifikasi dan hingga kini menunggu klarifikasi resmi dari pihak terkait.
Bisa Masuk Pelanggaran Berat ASN
Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, aparat negara dapat dikenakan sanksi berat apabila terbukti:
▪️Menyalahgunakan kewenangan jabatan;
▪️Bertindak di luar prosedur resmi;
▪️Menerima keuntungan pribadi dari pelaksanaan tugas negara.
Sanksi disiplin berat tersebut dapat berupa:
▪️Pembebasan dari jabatan;
▪️Penurunan pangkat;
▪️Hingga pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN.
Namun seluruh konsekuensi tersebut hanya dapat dijatuhkan setelah melalui pemeriksaan internal oleh instansi berwenang.
Tanggung Jawab Pimpinan Dipertanyakan
Seiring berkembangnya isu ini, sorotan publik kini mengarah kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi selaku pimpinan yang memiliki kewenangan pengawasan terhadap personel di lapangan.
Pengamat tata kelola pemerintahan menilai, dugaan praktik yang disebut berlangsung berulang tidak mungkin terjadi tanpa evaluasi dan kontrol institusional.
Karena itu, pemeriksaan internal dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga integritas lembaga.
Klarifikasi Resmi Masih Ditunggu
Redaksi FikiranRajat.id telah mengirimkan permintaan klarifikasi kepada pihak terkait, termasuk pimpinan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat tanggapan resmi.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Ujian Integritas Institusi
Jika dugaan tersebut tidak benar, transparansi menjadi cara paling efektif menghentikan polemik.
Namun apabila terbukti terjadi penyimpangan, maka penegakan disiplin aparatur menjadi langkah yang tidak dapat dihindari.
Sebab dalam sistem pemerintahan, pelanggaran individu tidak hanya berdampak pada pelaku, tetapi juga pada kepercayaan publik terhadap institusi negara.[red]
Discussion about this post