Data Sudah Bicara, Bungkam Bukan Pilihan

Di republik yang mengaku menjunjung akuntabilitas, data tidak pernah berbohong. Yang sering bermasalah adalah keberanian untuk membukanya.

Kasus Jalan Muara Buat–Senamat Ulu kini berdiri telanjang di hadapan publik. Data sistem negara mencatat: pekerjaan APBD Tahun Anggaran 2020 mencapai 5,12 kilometer, sementara output Dana Alokasi Khusus (DAK) pada ruas yang sama tercatat hanya 1,38 kilometer, meski realisasi keuangan dilaporkan 100 persen. Angka-angka ini bukan opini redaksi. Ini angka sistem.

Di titik ini, persoalan bukan lagi siapa benar atau salah, melainkan siapa yang bertanggung jawab menjelaskan perbedaan itu secara terbuka.

Narasi “berbeda segmen” telah disampaikan. Namun hingga kini, dokumen teknis pemisahan segmen tidak pernah dibuka. Padahal dalam tata kelola keuangan negara, narasi tanpa dokumen adalah ruang gelap. Dan ruang gelap, dalam pengelolaan uang publik, selalu berbahaya.

Redaksi menegaskan: laporan progres 100 persen tidak memiliki makna apa pun tanpa pembuktian fisik yang terverifikasi. Tanpa Berita Acara verifikasi fisik, tanpa peta STA, tanpa backup data quantity yang terbuka, klaim progres hanyalah angka administratif—bukan kepastian lapangan.

Lebih mengkhawatirkan, ketika pengelola keuangan daerah menyatakan pencairan dilakukan berdasarkan laporan OPD teknis, maka seluruh beban akuntabilitas berpindah ke laporan teknis tersebut. Jika laporan itu tidak sinkron dengan data sistem dan tidak dibuka ke publik, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar reputasi OPD, melainkan integritas pengelolaan keuangan daerah.

Editorial ini tidak menuduh adanya kejahatan. Namun redaksi menegaskan satu hal yang tidak bisa ditawar:i ketidaksinkronan data adalah alarm pengawasan. Dalam praktik audit, kondisi seperti ini merupakan objek uji kepatuhan dan uji fisik, dan dapat berujung pada temuan administratif serta rekomendasi korektif.

Pemerintah daerah yang bekerja sesuai aturan tidak perlu takut pada keterbukaan. Sebaliknya, keterbukaan adalah satu-satunya jalan untuk mematikan spekulasi dan memulihkan kepercayaan publik. Bungkam justru memperpanjang kecurigaan.

Uang publik bukan milik segelintir pejabat, dan proyek negara bukan ruang privat. Ketika data sistem telah berbicara, maka diam bukan lagi sikap netral—diam adalah penundaan akuntabilitas.

Redaksi menutup editorial ini dengan satu seruan yang sederhana namun mendasar: buka dokumen, tunjukkan pemisahan fisik, dan biarkan fakta diuji secara terbuka. Hanya dengan cara itu, kepercayaan publik bisa dijaga, dan tata kelola keuangan negara tetap berada di jalur yang semestinya.

Editoril fikiranrajat