Jakarta – Aktivis Muda Nasional Muhammad Fithrat Irfan angkat bicara terkait dinamika terkini di tubuh lembaga negara, termasuk pergantian Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dan mutasi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Irfan menduga pergantian tersebut tidak lepas dari isu suap yang melibatkan 95 anggota DPD RI.
“Itu sudah bisa ditebak. Kapolri Listyo Sigit harus banyak mendengar. Hukum Republik Indonesia mau dibawa ke mana?” ujar Irfan dalam pernyataannya, Sabtu (29/6).
Lebih lanjut, ia menyindir pernyataan Kapolri yang meminta agar masyarakat tak segan mengkritik kinerja institusi kepolisian.
“Kapolri minta dikritik rakyat. Ya udah kita kritik ya. Kalau pedas kritiknya, jangan lupa dikasih garam biar gurih dan minum es teh manis untuk mengurangi rasa pedasnya,” sindirnya.
Irfan juga menyoroti adanya dugaan keterlibatan oknum elite dalam skandal suap tersebut, termasuk pimpinan DPD RI dan seorang anak menteri yang kini menjabat Wakil Ketua MPR.
“Mungkin ada yang mau cuci tangan di sana dari perbuatannya. Ada banyak oknum yang terlibat merusak demokrasi,” kata Irfan.
Ia menegaskan bahwa ketimpangan dan pelanggaran hukum yang dilakukan aparat penegak hukum telah meresahkan masyarakat. Dari aparat kepolisian berpangkat jenderal hingga perwira, dari jaksa wilayah hingga jaksa agung, bahkan hakim pun tak luput dari sorotannya.
“Banyak pelanggaran dari penegak hukum yang saat ini beritanya tidak berhenti, mulai dari media nasional, media lokal, sampai media sosial. Seharusnya Kapolri Listyo Sigit harus banyak mendengar dan membuka mata selebar-lebarnya,” tegasnya.
Menurut Irfan, krisis kepercayaan terhadap aparat penegak hukum harus segera diatasi. Ia mempertanyakan kepada siapa lagi rakyat harus berharap untuk mendapatkan perlindungan jika aparat justru menjadi sumber masalah.
“Kami rakyat membayar pajak untuk mendapatkan perlindungan dan keamanan dari aparatur negara. Bukan malah sebaliknya,” ucapnya.
Irfan juga menyerukan perlunya perbaikan besar-besaran di institusi Polri untuk mengembalikan kepercayaan publik.
“Runtutan peristiwa dari Sabang sampai Merauke adalah realitas yang harus benar-benar dievaluasi dan diperbaiki demi kinerja Polri yang baik. Jangan sampai rakyat Indonesia kehilangan kepercayaan terhadap Polri,” tambahnya.
Ia menyebut ini sebagai pekerjaan rumah besar bagi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan seluruh aparat penegak hukum.
“Sebagai rakyat yang baik, taat pajak, wajib bagi rakyat mengkritisi kinerja aparatur negara. Bukan hanya Polri tapi aparat penegak hukum lainnya. Biar wong cilik iso gemuyu, kata Pak Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya,” ujar Irfan mengutip Presiden Prabowo.
Aktivis asal Sulawesi Tengah itu juga menyampaikan harapannya agar cita-cita Indonesia Emas yang dicanangkan Presiden Prabowo benar-benar bisa terwujud melalui kerja nyata semua institusi.
“Bukan hanya sekadar jargon, tapi bukti kerja nyata yang bisa kita nikmati semua untuk anak cucu,” katanya.
Ia menyatakan dukungannya terhadap Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat pembangunan nasional dan penegakan prinsip Astacita secara adil dan merata.
“Tolong Pak Presiden juga berantas korupsi, tegakkan Astacita yang terjadi di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI),” pintanya.
Mengakhiri pernyataannya, Irfan menegaskan bahwa aktivis bukanlah musuh negara, melainkan bagian dari rakyat yang ingin membantu negara menuju kemajuan.
“Kami para aktivis muda nasional bukan musuh negara. Jangan anggap kami musuh negara. Tapi kami membantu negara untuk berbenah menuju Indonesia Emas, bukan Indonesia Cemas ataupun Indonesia Gelap. Sedikit banyaknya rakyat Indonesia berkontribusi melalui pajak untuk negara,” tutup Muhammad Fithrat Irfan.
Narasumber: M. Irfan Fithrat
Pewarta: Fadly PPWI
Discussion about this post