SAROLANGUN, BERSAMA RAJAT.ID — Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) hebat yang melanda kawasan perkebunan di Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Jambi, pada Jumat malam (16/10/2026) menyisakan kemarahan publik. Di saat langit berubah merah mencekam dan warga hidup dalam bayang-bayang kepulan asap tebal, instansi penanggung jawab bencana justru terkesan tutup mata dan lepas tangan.
Kepala BPBD Solahuddin Nopri Bungkam, Telepon Dihiraukan!
Di tengah kepanikan warga yang berjuang menghadapi ancaman api, upaya konfirmasi darurat yang dilakukan oleh Ketua DPD Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Provinsi Jambi, Abdul Muthalib, S.H., kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sarolangun, Solahuddin Nopri, S.H., sama sekali tidak membuahkan hasil.
Meskipun telah dihubungi berulang kali melalui sambungan telepon, Solahuddin Nopri, S.H. memilih bungkam dan tidak memberikan respons sedikit pun. Sikap bungkam dan menghindar dari pejabat publik saat kondisi darurat ini menunjukkan lemahnya koordinasi serta buruknya responsibilitas BPBD Sarolangun dalam merespons ancaman keselamatan nyawa dan lingkungan rakyat.
Fasilitas Pemadam Memprihatinkan, Warga: “Damkar Pauh Cuma Pajangan!”
Kekecewaan warga di lokasi kejadian di Jalan Tanpa Nama, Kecamatan Pauh, semakin menjadi-jadi karena fasilitas penanggulangan kebakaran di tingkat kecamatan dinilai lumpuh total.
“Kalau pos banyak di Pauh ini, tapi pos untuk penanggulangan itu tidak ada!” cetus warga setempat dengan nada geram.
Warga mengungkapkan bahwa armada pemadam kebakaran (Damkar) di wilayah tersebut nyaris tidak pernah bisa diandalkan saat dibutuhkan. Mulai dari panggilan darurat yang diabaikan, alasan kendaraan tanpa bahan bakar minyak (BBM), hingga kerusakan teknis seperti ban bocor selalu dijadikan tameng klasik ketika musibah melanda.
“Mobil Damkar ini payah betul di Pauh. Ditelepon tidak diangkat, alasan minyak tidak ada, atau ban bocor. Pokoknya masyarakat pasrah sajelah. Terbakar ya terbakar, paling nanti ngisap asap sama-sama lagi,” keluh warga dengan nada pasrah.
Bersama Rajat.id Menuntut Ketegasan Pemkab Sarolangun!
Melihat buruknya penanganan bencana serta sikap acuh tak acuh Kepala BPBD Kabupaten Sarolangun terhadap keselamatan rakyat, Bersama Rakyat.id dengan tegas mendesak:
- Copot Pejabat Tidak Responsif:Bupati Sarolangun harus segera mengevaluasi dan memberikan sanksi tegas atau mencopot Kepala BPBD Sarolangun, Solahuddin Nopri, S.H., yang dinilai enggan merespons laporan darurat bencana di tengah penderitaan warga.
- Audit Kinerja Pos Damkar Pauh: Transparansi operasional dan anggaran Damkar di Pauh harus dibuka. Jangan biarkan armada hanya menjadi “pajangan” sementara anggaran penanggulangan terus berjalan.
- Aksi Nyata Lapangan: Satgas Karhutla Provinsi Jambi dan Kabupaten Sarolangun harus segera menurunkan tim ke titik api di Pauh sebelum kobaran api meluas ke pemukiman warga dan memicu bencana kabut asap yang lebih parah.
Catatan Redaksi
Redaksi Bersama Rajat.id menegaskan bahwa keselamatan warga dan kelestarian lingkungan adalah di atas segalanya. Kesiapan infrastruktur serta responsivitas pejabat publik di saat krisis bukanlah hal yang bisa ditawar. Kami akan terus mengawal penanganan Karhutla ini hingga ada tindakan nyata dan pertanggungjawaban tegas dari instansi terkait demi kepentingan rakyat.
Hak Jawab & Koreksi
Sesuai dengan Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 serta Kode Etik Jurnalistik, Bersama Rajat.id memberikan ruang penuh Hak Jawab dan Hak Koreksi kepada Kepala BPBD Kabupaten Sarolangun, Dinas Pemadam Kebakaran, maupun pihak terkait lainnya yang berkepentingan untuk menyampaikan tanggapan, klarifikasi, atau bantahan resmi atas pemberitaan ini melalui saluran resmi redaksi kami.(Tim/Red)
Discussion about this post