BATANG HARI – Kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batang Hari kini tengah menjadi sorotan tajam netizen dan masyarakat. Langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang Hari yang mengalokasikan dana segar senilai Rp6,5 miliar untuk pembangunan Gedung Administrasi/Diklat Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi dinilai memicu ketimpangan prioritas di tengah masih banyaknya kebutuhan mendasar masyarakat lokal.

Masyarakat mempertanyakan urgensi pemberian anggaran daerah dalam jumlah besar tersebut, mengingat dana yang bersumber dari pembayar pajak daerah idealnya diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi dan perbaikan infrastruktur dasar di Kabupaten Batang Hari.

Kekecewaan Mendalam dari Kalangan Masyarakat

Kritik terhadap kebijakan ini tidak hanya menggema di jagat maya, tetapi juga dirasakan langsung oleh warga di tingkat tapak. Salah seorang warga Batang Hari yang enggan disebutkan identitasnya demi alasan keamanan, mengungkapkan rasa kekecewaan yang mendalam terhadap prioritas pembangunan yang dipilih oleh pemerintah daerah.

“Jujur kami sebagai masyarakat kecil sangat kecewa dengan kebijakan Pemkab Batang Hari. Uang miliaran itu kalau dipakai untuk memperbaiki jalan-jalan produksi tani yang rusak atau fasilitas puskesmas pembantu di desa-desa, manfaatnya akan langsung dirasakan rakyat bawah. Kenapa justru kapasitas fiskal kita yang terbatas ini dipakai untuk membangun fasilitas lembaga yang skalanya provinsi?” ujarnya dengan nada kesal.

Kritik senada sebelumnya juga ramai di platform digital, salah satunya dari akun netizen Anak Petani.

“APA BOLEH BERHENTI BAYAR PAJAK DLL? Adakah kasus korupsinya di sana yang diproses sampai Pengadilan? Gimana ya?” tulis akun tersebut sembari menandai akun sejumlah petinggi negara.

Tuntutan Transparansi Atas Penggunaan Uang Rakyat

Mencuatnya isu ini di ruang publik membuat masyarakat mendesak Pemerintah Kabupaten Batang Hari untuk memberikan klarifikasi secara transparan mengenai beberapa poin krusial berikut:

1. Pertimbangan Kebijakan: Apa alasan mendasar di balik pemberian dana hibah pembangunan gedung instansi vertikal provinsi ini?
2. Kemanfaatan Publik: Bagaimana dampak dan asas manfaat langsung dari pembangunan gedung tersebut bagi masyarakat Kabupaten Batang Hari?
3. Komitmen Skala Prioritas: Bagaimana strategi Pemkab Batang Hari dalam memastikan pemenuhan urusan wajib pelayanan masyarakat lokal tetap berjalan maksimal di tengah pengeluaran hibah eksternal yang cukup besar ini?

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Batang Hari maupun pihak terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai respons terhadap kritik yang berkembang di masyarakat tersebut.

Redaksi akan terus mengawal dan memperbarui informasi terkait isu ini demi memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan keuangan daerah bagi kemaslahatan masyarakat Batang Hari.(Red)