JAMBI, BERSAMARAJAT.ID – Proyek raksasa Revitalisasi Danau Kenali yang menelan anggaran fantastis hingga Rp20 miliar kini resmi menjadi sorotan tajam publik. Proyek yang digadang-gadang akan membawa dampak positif bagi lingkungan dan pariwisata ini, justru dinilai menyisakan nestapa dan diduga kuat mencoreng nama baik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di tingkat pusat akibat realisasi lapangan yang amburadul.
Kondisi di lapangan menunjukkan realitas yang bertolak belakang dengan klaim manis di atas kertas. Proyek di bawah kendali Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VI Jambi ini kini menuai protes keras dari warga dan aktivis. Alih-alih melestarikan ekosistem, aktivitas proyek dituding telah merusak mata pencaharian warga setempat secara perlahan tapi pasti, sekaligus mencerminkan kegagalan manajemen kontrol dari pimpinan balai.
Petani Keramba Menjerit, Kabalai BWSS VI Jambi Diminta Tanggung Jawab
Para petani keramba di sekitar Danau Kenali kini hanya bisa mengeluh dan meratapi nasib. Akibat pengerjaan revitalisasi yang diduga dilakukan serampangan dan tanpa perencanaan yang matang, kualitas air dan ekosistem di danau tersebut dilaporkan mengalami penurunan drastis. Hal ini berdampak langsung pada kelangsungan usaha keramba ikan yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat.
Publik kini mempertanyakan ke mana larinya anggaran Rp20 miliar tersebut? Mengapa dana sebesar itu justru melahirkan kesengsaraan bagi warga? Kepala BWSS VI Jambi didesak untuk tidak bersembunyi di balik meja kerja dan segera keluar memberikan pertanggungjawaban nyata kepada publik. Kegagalan ini dianggap sebagai bentuk ketidakmampuan fatal seorang kepala balai dalam mengeksekusi program strategis nasional.
Kebohongan Publik atau Bencana Lingkungan? Tantang Kepala SNVT Rp1 Miliar!
Kritik tajam dan keberanian luar biasa muncul ke permukaan menantang kebobrokan proyek ini. Tidak main main, tantangan terbuka senilai Rp1 miliar dilayangkan langsung kepada Kepala Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT) yang berada di bawah naungan BWSS VI Jambi selaku pihak yang bertanggung jawab langsung atas pelaksanaan teknis proyek tersebut.
Tantangan finansial bernilai fantastis ini menjadi simbol puncak kekecewaan sekaligus pembuktian, apakah pihak satker berani mempertanggungjawabkan secara transparan dan ilmiah bahwa proyek ini benar-benar membawa manfaat, ataukah ini hanyalah skenario “kebohongan publik” terstruktur demi menyerap anggaran negara semata? Jika proyek ini bersih dan benar berpihak pada lingkungan, mengapa pihak otoritas terkait seolah bungkam menghadapi gelombang protes?
Bersama Rajat Mengawal: Copot Pejabat yang Tidak Becus!
Kasus Danau Kenali adalah potret nyata bagaimana proyek bernilai puluhan miliar berpotensi menjadi “bencana” apabila dikerjakan tanpa transparansi dan komitmen moral terhadap lingkungan. Otoritas penegak hukum, mulai dari Kejaksaan hingga KPK, didesak untuk segera turun tangan memeriksa seluruh aliran dana dan proses perencanaan proyek Revitalisasi Danau Kenali ini.
Bersamarajat.id menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Karena diduga kuat telah mencoreng nama baik Kementerian, kami menuntut Menteri terkait untuk segera mengevaluasi total dan mencopot Kepala BWSS VI Jambi serta Kepala SNVT dari jabatannya. Rakyat tidak butuh retorika pejabat yang gagal, rakyat butuh keadilan dan kelestarian lingkungan!
Pewarta : Lukman
Editor : Bersama rajat.id
Discussion about this post