Rabat – Pemerintah Republik Panama secara resmi menegaskan kembali posisi konstan mereka dalam mendukung rencana otonomi di bawah kedaulatan Maroko sebagai satu-satunya solusi logis atas masalah Sahara Maroko. Bersamaan dengan itu, negara di kawasan Amerika Tengah ini juga menyatakan dukungan penuhnya terhadap Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 2797.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Panama, Carlos Arturo Hoyos Boyd, dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Maroko seusai melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Urusan Luar Negeri, Kerja Sama Afrika, dan Ekspatriat Maroko, Nasser Bourita, di Kota Rabat, Jumat, 22 Mei 2026.
Hoyos Boyd menyatakan bahwa Panama memandang inisiatif otonomi di bawah kedaulatan Maroko yang diajukan oleh pihak Kerajaan sejak tahun 2007 sebagai satu-satunya basis yang serius, kredibel, dan realistis. Skema ini dinilai mampu mencapai resolusi yang langgeng atas sengketa regional tersebut, di bawah naungan proses yang dipimpin langsung oleh PBB serta dengan menghormati sepenuhnya kedaulatan dan integritas wilayah Kerajaan Maroko.
Sebagai bentuk konkret dari pengakuan tersebut, Hoyos Boyd menekankan bahwa Kedutaan Besar Republik Panama di Maroko kini sepenuhnya menjalankan fungsi dan otoritas konsulernya di atas seluruh wilayah hukum Maroko, tanpa terkecuali, termasuk di Provinsi-Provinsi Selatan (Sahara). Panama juga menyatakan dukungan mutlak kepada Sekretaris Jenderal PBB beserta Utusan Khususnya dalam memfasilitasi dan memimpin jalannya negosiasi berbasis Inisiatif Otonomi tersebut demi mencapai kesepakatan yang adil, langgeng, dan dapat diterima oleh semua pihak.
*Ketegasan Panama Perkuat Legitimasi Global Maroko*
Dinamika diplomasi internasional yang kian menguntungkan posisi Kerajaan Maroko ini menuai respons positif dari tanah air. Wilson Lalengke selaku Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma), memberikan pandangan strategisnya terkait komitmen terbaru dari Panama.
“Pernyataan tegas dari Wakil Menteri Luar Negeri Panama ini merupakan tamparan keras bagi gerakan separatisme. Ketika sebuah negara strategis yang menjadi pusat jalur maritim dunia seperti Panama menegaskan bahwa Kedutaan Besarnya menjalankan fungsi konsuler hingga ke wilayah Sahara Maroko, hal itu merupakan pengakuan kedaulatan yang sangat nyata secara hukum internasional (de jure dan de facto),” ujar Wilson Lalengke di Jakarta, Sabtu, 23 Mei 2026.
Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini juga menambahkan bahwa penguatan yang tertuang dalam Resolusi 2797 Dewan Keamanan PBB mengukuhkan bahwa dunia internasional kini bergerak searah demi perdamaian yang berkelanjutan. Wilson Lalengke melihat adanya tren global yang tidak terbendung. Negara demi negara dari berbagai belahan benua, termasuk Amerika Latin dan Tengah, kian solid berdiri di belakang Maroko.
“Skema otonomi khusus adalah jalan tengah paling humanis yang menjamin stabilitas keamanan sekaligus kemakmuran ekonomi masyarakat lokal di Sahara. Sudah saatnya posisi maju ini dijadikan rujukan bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia, untuk terus konsisten mendukung kedaulatan teritorial Maroko demi harmoni dunia,” pungkas tokoh pers nasional tersebut. (PERSISMA/Red)
Discussion about this post