Jambi Darurat Pengangguran! Gubernur Al Haris Jangan “Tidur Nyenyak”

JAMBI, BERSAMA RAJAT.ID – Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Jambi berada di titik nadir yang mengkhawatirkan. Data Sensus Ekonomi 2026 menjadi bukti tak terbantahkan bahwa Gubernur Al Haris gagal menyelaraskan janji politik pembukaan lapangan kerja dengan realitas di lapangan. Jika kondisi ini dibiarkan, Provinsi Jambi sedang memelihara “bom waktu” kriminalitas yang siap meledak!

Pengangguran SMK: Pintu Masuk Kriminalitas

Data menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan SMK di Jambi meroket hingga 8,07%. Ini adalah ironi terbesar. Anak-anak muda yang seharusnya berada di pabrik, bengkel, atau perkantoran, kini justru luntung-lantung tanpa kepastian.

Sejarah membuktikan, tingginya angka kriminalitas—mulai dari pencurian, begal, hingga peredaran narkoba—selalu berbanding lurus dengan sulitnya mencari sesuap nasi. Jika Gubernur Al Haris tidak segera membuka kran lapangan kerja secara masif, maka jangan salahkan rakyat jika angka kriminalitas di Jambi bakal mencetak rekor baru.

Gubernur Harus Bertanggung Jawab!

Rakyat Jambi tidak butuh seremoni atau sekadar bagi-bagi bantuan sosial yang bersifat sementara. Rakyat butuh pekerjaan tetap!

Gubernur Al Haris selaku pemegang tonggak kekuasaan di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah memiliki tanggung jawab penuh untuk:

1. Memaksa Perusahaan di Jambi (Batubara, Sawit, dan Industri lainnya) untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal, terutama lulusan SMK dan Universitas yang kini mendominasi daftar penganggur (4,31% – 8,07%).
2. Menciptakan Ekosistem Investasi Nyata, bukan investasi bodong yang hanya memperkaya segelintir elit tapi menyengsarakan buruh.
3. Hentikan Pembiaran! Membiarkan data pengangguran terus naik sama saja dengan membiarkan rakyatnya masuk ke jurang kriminalitas.

Suara Redaksi: Jambi Butuh Solusi, Bukan Janji!

“Gubernur Al Haris harus sadar, rasa aman di tengah masyarakat tidak bisa dibangun hanya dengan menambah personel polisi, tapi dengan mengenyangkan perut rakyat melalui lapangan pekerjaan. Jika lulusan SMK saja sudah tidak dihargai keahliannya, maka Pemerintah Provinsi Jambi sedang mendidik generasinya untuk menjadi pelaku kriminal karena keterpaksaan ekonomi!”

Jika dalam sisa masa jabatan ini tidak ada gebrakan nyata untuk menekan angka TPT SMK dari 8,07% ke titik rendah, maka raport merah layak diberikan kepada kepemimpinan saat ini. Jambi tidak sedang baik-baik saja!

Pewarta : Lukman 

Editor: Redaksi Rajat.id

Berani Menyuarakan Kebenaran, Menagih Janji Penguasa!