JAMBI, Bersamarajat.id – Sejak resmi memegang tongkat komando kepemimpinan di Kota Jambi, kebijakan pasangan Walikota Maulana dan Wakil Walikota Diza mulai menuai sorotan tajam. Alih-alih memperkuat identitas “Tanah Pilih Pesako Betuah”, langkah-langkah pembangunan yang diambil justru dinilai semakin menjauh dari akar tradisi adat Melayu Jambi.
Sorotan utama tertuju pada ambisi besar mereka dalam membangun kawasan ekonomi yang justru terlihat lebih menonjolkan estetika dan pengaruh budaya luar, ketimbang mengagungkan kearifan lokal yang seharusnya menjadi panglima di tanah sendiri.
Pembangunan yang “Lari” dari Tradisi: Melayu Terpinggirkan?
Redaksi Bersamarajat.id memantau adanya kegelisahan di tengah masyarakat terkait arah pembangunan kota. Program-program yang digulirkan Maulana-Diza saat ini dianggap terlalu berkiblat pada modernisasi ala kota-kota di Cina atau India, yang secara visual maupun filosofis sangat kontras dengan adat istiadat Melayu Jambi yang bersendi Syarak, Syarak bersendi Kitabullah.
“Kita tidak butuh Jambi menjadi replika kota asing. Kita butuh Jambi yang maju tanpa kehilangan jati diri Melayunya. Kenapa yang ditonjolkan justru budaya luar? Ini adalah bentuk penggerusan identitas secara halus,” tegas seorang pengamat kebijakan publik yang kritis terhadap langkah pemerintah saat ini.
KEK dan Bayang-bayang Budaya Asing
Terobosan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang digadang-gadang akan mengubah wajah kota, kini justru dicurigai sebagai pintu masuk dominasi budaya asing. Rakyat bertanya-tanya: di mana porsi untuk arsitektur khas Melayu? Di mana ruang bagi simbol-simbol kebesaran adat Jambi dalam proyek-proyek mercusuar tersebut?
Kebijakan Maulana-Diza yang “lari dari tradisi” ini dianggap sebagai ancaman nyata bagi keberlangsungan budaya lokal. Pemimpin yang hebat adalah mereka yang mampu membawa kemajuan tanpa harus mengemis identitas bangsa lain untuk dipamerkan di tengah kota.
Tuntutan Tegas: Kembalikan Marwah Melayu ke Singgasana!
Bersamarajat.id secara terbuka menekan pemerintah kota saat ini untuk segera melakukan evaluasi total. Jabatan Walikota dan Wakil Walikota bukanlah lisensi untuk mengubah wajah kota sesuai selera global yang hambar akan nilai sejarah lokal.
- Hentikan standarisasi estetika kota yang meniru-niru budaya Cina maupun India.
- Wajibkan setiap pembangunan infrastruktur menonjolkan ornamen dan filosofi Melayu Jambi.
- Libatkan Lembaga Adat Melayu (LAM) bukan hanya sebagai pelengkap seremonial, tapi sebagai penentu arah kebijakan budaya.
Kesimpulan Redaksi
Maulana dan Diza harus ingat bahwa mereka dipilih oleh rakyat Jambi untuk menjaga amanah leluhur, bukan untuk menjadi agen “kebudayaan asing” di tanah Melayu. Jika kebijakan pembangunan terus-menerus menomorduakan adat lokal, maka jangan salahkan jika rakyat menganggap kepemimpinan saat ini telah gagal menjaga marwah Jambi.
Jangan biarkan Melayu menjadi asing di rumahnya sendiri!
Redaktur: Tim Investigasi Bersamarajat.id
Discussion about this post