Sarolangun – Dugaan korupsi di tubuh Pemerintah Kabupaten Sarolangun kian tak terbendung. Skandal perjalanan dinas fiktif yang merugikan negara ratusan juta rupiah, kini mendapat sorotan tajam dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sarolangun.
Ketua PMII Sarolangun, M. Subra, menegaskan bahwa skandal ini bukan sekadar kelalaian administrasi, melainkan bukti nyata praktik korupsi berjamaah. Ia mendesak Bupati sarolangun segera mencopot pejabat kepala dinas yang terlibat.
Sorotan Subra mengarah pada tiga SKPD vital:
BPKAD Sarolangun
Dinas Kesehatan Sarolangun
Sekretariat Daerah Sarolangun
“Tiga SKPD ini adalah jantung pemerintahan, tapi justru jadi dalang korupsi. Jika Bupati tidak berani bertindak, sama saja ikut melindungi maling uang rakyat,” tegas Subra lantang.
Temuan BPK Berulang, Bukan Lagi Salah Administrasi
Subra mengingatkan, temuan audit BPK atas penyimpangan anggaran di Sarolangun terus berulang setiap tahun. Fakta itu jelas menunjukkan ketidakpatuhan pejabat terhadap peraturan perundang-undangan.
“Kalau temuan BPK selalu sama, berarti ada pembiaran. Itu bukan lagi salah administrasi, tapi sudah membuka pintu pidana lebar-lebar,” ungkapnya.
Inspektorat Tutup Mata
PMII juga menyoroti lemahnya peran Inspektorat Sarolangun yang dianggap pura-pura tidak tahu. Padahal, sebagai pengawas internal daerah, inspektorat seharusnya menjadi garda depan mencegah praktik busuk itu. Bahkan banyak sudah bukan rahasia umum lagi dugaan korupsi dana desa mencuat belakangan ini hilang dalam pemeriksaan Inspektorat
Pesan Pedas untuk Bupati
Subra menutup pernyataannya dengan pesan keras:
“Kalau kita sepakat Sarolangun harus maju, jangan budek dari kritik rakyat yang berjibaku demi perubahan. Sayangnya, masyarakat yang ingin maju justru terganjal pejabat korup. Rakyat dibuat bodoh, pejabat makin gila harta!”
Bupati Didesak Bertindak Cepat
PMII menegaskan, Bupati Sarolangun harus segera mencopot kepala dinas bermasalah, bila tidak ingin dicap sebagai pelindung koruptor.
Lebih jauh, PMII mengingatkan bila Bupati tetap bungkam, maka mahasiswa siap turun ke jalan.
“Jika pemerintah tuli terhadap kritik rakyat, PMII akan bergerak melakukan aksi besar-besaran. Jangan tunggu rakyat marah!” tegasnya.
“Copot segera, atau publik akan menilai Bupati ikut bermain!” tutup Subra.
Pewarta: tholib
Narasumber M. Subra
Redaksi fikiranrajat.id
Discussion about this post