JAMBI, Bersamarajat.id — Tabir gelap yang menyelimuti mangkraknya proyek pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) Universitas Jambi (UNJA) senilai Rp 3,9 Miliar kian terkelupas. Jika sebelumnya publik disuguhi drama kaburnya empat pemborong akibat seretnya pembayaran, kini sumber internal dari lingkaran dalam proyek membongkar borok yang jauh lebih mengerikan: dugaan pembiaran deviasi minus yang ekstrem, pelanggaran telanjang terhadap aturan Kementerian Keuangan, serta adanya praktik intimidasi premanisme terhadap pekerja.
Seluruh mata kini tertuju pada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) UNJA yang dinilai paling bertanggung jawab atas pembiaran kekacauan ini. Berdasarkan investigasi lanjutan dan data yang dihimpun oleh Tim Investigasi Bersamarajat.id, proyek di bawah bendera kontraktor pelaksana PT Hutama Buana Internusa ini diduga kuat dikelola secara ugal-ugalan dan menabrak aturan administrasi kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah di bawah hidung sang KPA.
Deviasi Minus Sejak Oktober Dibiarkan Tanpa SCM dan Surat Teguran!
Sumber internal yang meminta identitasnya dilindungi demi keselamatan membeberkan fakta fatal mengenai manajemen proyek ini. Sejak bulan Oktober, progres fisik proyek ini sudah mengalami deviasi minus (keterlambatan dari target rencana) yang sangat parah. Sesuai aturan hukum pengadaan, jika proyek mengalami deviasi minus signifikan, KPA melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib menjatuhkan sanksi tegas.
Namun, yang terjadi justru sebuah keanehan besar. Hingga akhir tahun, tidak ada satu pun Surat Teguran yang dikeluarkan oleh PPK, dan anehnya, prosedur Show Cause Meeting (SCM) sama sekali tidak pernah dilakukan!
“Progres di lapangan itu hancur-hancuran sejak Oktober, minusnya sudah lewat batas toleransi. Tapi anehnya tidak ada SCM, tidak ada Surat Teguran. KPA selaku pemegang otoritas tertinggi anggaran seolah tidur dan membiarkan deviasi minus ini berjalan merayap. Ini seperti ada pembiaran yang disengaja agar proyek ini terus berjalan meski sudah tahu bakal gagal,” cecar sumber internal tersebut kepada Bersamarajat.id.
Tabrak Aturan Kemenkeu: Progres Baru 23% Nekat Diberi Pemberian Kesempatan!
Dugaan “permainan” dalam proyek ini semakin benderang saat memasuki akhir Desember. Manajemen proyek nekat memberikan kebijakan Pemberian Kesempatan (perpanjangan waktu) kepada kontraktor pelaksana. Langkah ini dinilai menabrak aturan secara telanjang.
Berdasarkan regulasi resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, kebijakan pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan hanya boleh diberikan kepada proyek yang progres fisiknya sudah di atas 80% menjelang akhir tahun anggaran. Sementara itu, proyek FKIK UNJA ini faktanya baru mencapai angka mengenaskan, yaitu 23%!
Lebih jauh, dasar atau alasan pemberian kesempatan ini dinilai sama sekali tidak tepat dan dipaksakan. Secara aturan, pemberian kesempatan harus didasarkan pada histori kendala yang jelas serta adanya upaya percepatan yang nyata yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan. Rekam jejak kelayakan tersebut seharusnya tertuang secara legal di dalam dokumen SCM.
“Bagaimana mungkin proyek baru berjalan 23% bisa lolos diberikan kesempatan? Dari mana dasarnya? Dokumen SCM-nya saja tidak pernah ada! Dari SCM itulah sebenarnya kelihatan apakah kontraktor itu layak diberi kesempatan atau justru harus diputus kontrak secara tegas sejak awal. Ini murni pelanggaran aturan Kemenkeu!” tegas sumber.
Pekerja Kabur Karena Intimidasi, Ranah Proyek Bergeser ke Ranah Kriminal!
Lebih mengejutkan lagi, misteri hengkangnya para pemborong dan pekerja harian dari lokasi proyek dua lantai di Telanaipura itu akhirnya terjawab. Mereka ternyata tidak hanya frustrasi karena hak pembayarannya yang disunat atau dihambat oleh pihak kontraktor, melainkan karena adanya tekanan mental dan ancaman fisik di lokasi kerja.
Sumber tersebut mengungkapkan, ada dugaan keterlibatan oknum tertentu yang melakukan tindakan intimidasi ala premanisme terhadap para pekerja lapangan yang menagih hak mereka.
“Pekerja dan pemborong itu bukan cuma sekadar mogok karena tidak dibayar, Bang. Mereka itu ketakutan! Ada intimidasi, ada tekanan mental dari oknum-oknum di lapangan. Mereka diancam dan ditekan sampai akhirnya memilih kabur menyelamatkan diri daripada nyawa mereka terancam. KPA tidak bisa dalih tidak tahu, ini terjadi di lingkungan aset negara yang mereka kelola!” ungkap sumber dengan nada geram.
Sikap Diam KPA: Bentuk Konspirasi atau Ketidakmampuan Mutlak?
Hingga berita ini diturunkan, Rektor Universitas Jambi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) terkesan tetap memilih jurus “tiarap”, bungkam seribu bahasa, dan enggan memberikan klarifikasi transparan kepada publik mengenai rentetan pelanggaran aturan ini. Konfirmasi resmi yang dilayangkan redaksi seolah membentur dinding kosong.
Sikap bungkam dan alergi terhadap wartawan yang dipertontonkan oleh KPA UNJA ini memicu spekulasi liar di tengah masyarakat. Publik berhak menaruh curiga: Apakah aksi diam ini merupakan bentuk konspirasi untuk melindungi bobroknya komitmen PT Hutama Buana Internusa? Ataukah ini bukti nyata dari ketidakmampuan (inkompetensi) mutlak jajaran KPA dalam mengendalikan pengawasan anggaran negara?
Infrastruktur yang sejatinya diperuntukkan bagi masa depan calon dokter dan tenaga kesehatan di Provinsi Jambi ini, kini tak ubahnya seperti monumen kegagalan berlapis besi seng yang merusak pemandangan estetika kampus akibat lemahnya fungsi kontrol dari sang KPA.
Tegas! Desak Polda dan Kejati Jambi Periksa Paksa KPA UNJA
Melihat eskalasi carut-marut proyek yang kian tidak sehat ini, Redaksi Bersamarajat.id secara lantang dan tegas menekan serta mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk tidak lagi bersikap pasif atau menunggu laporan formal. Keterlambatan yang sudah melampaui batas toleransi sejak akhir tahun lalu, ditambah adanya indikasi intimidasi pekerja, sudah lebih dari cukup sebagai pintu masuk bagi penyidik.
Kami mendesak Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jambi dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi untuk segera:
- Panggil dan Periksa Paksa KPA UNJA dan PPK atas kelalaian fatal dan dugaan konspirasi menabrak aturan Kemenkeu terkait pemberian kesempatan pada proyek berprogres 23%.
- Usut Aliran Dana Termin proyek untuk mengetahui apakah ada pembiaran pembayaran yang tidak sesuai dengan progres fisik riil di lapangan (markup progres).
- Sikat Oknum Intimidasi di lapangan yang membuat para pekerja ketakutan, serta telusuri siapa aktor intelektual di balik pergerakan para oknum tersebut.
Uang rakyat senilai Rp 3,9 Miliar yang bersumber dari keringat masyarakat tidak boleh menguap menjadi bancakan kelompok tertentu akibat KPA yang mandul dalam mengawasi proyeknya sendiri. Bersamarajat.id akan terus berdiri di garda terdepan mengawal kasus ini hingga KPA dan kroni-kroninya dimintai pertanggungjawaban di hadapan hukum! (Tim Investigasi/Red)
Discussion about this post