APBD Ditekan, Pejabat Bergoyang: Ketika Camat Tebo Kehilangan Rasa Malu di Hadapan Rakyat

TEBO, FIKIRANRAJAT.ID – Di saat negara dan daerah sedang menggencarkan efisiensi anggaran, sebuah ironi justru dipertontonkan oleh para pejabat di Kabupaten Tebo. Video yang beredar luas memperlihatkan sejumlah camat berjoget dalam acara halal bihalal dengan iringan musik organ tunggal—tanpa beban, tanpa rasa sungkan.

Publik bertanya: di mana empati itu disimpan?

Ketika masyarakat dipaksa berhemat, ketika program-program dipangkas atas nama efisiensi, justru para pejabat yang seharusnya menjadi teladan malah tampil dalam euforia hiburan. Ini bukan sekadar soal joget. Ini soal kepatutan, sensitivitas, dan moralitas jabatan publik.

Pejabat atau Penghibur?

Dalam video tersebut, para camat terlihat larut dalam suasana pesta. Seragam dinas yang melekat di tubuh mereka bukan lagi simbol tanggung jawab, melainkan seolah menjadi kostum dalam panggung hiburan.

Jika pejabat publik sudah kehilangan batas antara ruang formal dan ruang hiburan, maka wibawa jabatan itu sendiri patut dipertanyakan.

Efisiensi untuk Siapa?

Istilah “efisiensi” selama ini kerap dijadikan alasan untuk memangkas berbagai kebutuhan rakyat—dari kegiatan desa hingga pelayanan publik. Namun pemandangan ini justru menampar logika publik.

Efisiensi ternyata tidak berlaku untuk semua.

Rakyat diminta menahan diri, sementara pejabat bebas merayakan.

Halal Bihalal yang Kehilangan Makna

Halal bihalal seharusnya menjadi ruang refleksi, memperbaiki diri, dan memperkuat integritas setelah bulan suci. Tapi ketika panggung hiburan lebih dominan daripada nilai spiritual, maka acara itu kehilangan substansi.

Yang tersisa hanyalah formalitas yang dibungkus pesta.

Krisis Empati Pejabat Daerah

Peristiwa ini mencerminkan satu hal yang lebih serius: krisis empati. Pejabat yang tidak lagi peka terhadap kondisi sosial masyarakat adalah ancaman bagi kualitas pemerintahan itu sendiri.

Rakyat tidak butuh pejabat yang pandai berjoget.

Rakyat butuh pejabat yang peka, hadir, dan bekerja.

Saatnya Dievaluasi

Pemerintah Kabupaten Tebo tidak boleh diam. Perlu ada evaluasi serius, bukan sekadar klarifikasi normatif. Publik berhak mendapatkan penjelasan:

▪️Apa tujuan kegiatan tersebut?

▪️Dari mana sumber anggarannya?

▪️Apakah ini mencerminkan etika pejabat publik?

Jika tidak ada koreksi, maka yang runtuh bukan hanya citra, tapi juga kepercayaan.

FIKIRANRAJAT.ID menegaskan: jabatan publik bukan ruang untuk bersenang-senang di atas penderitaan rakyat. Jika empati hilang, maka legitimasi moral pun ikut hilang.