JAMBI, BERSAMARAJAT.ID – Gedung Kejaksaan Tinggi Jambi berdiri dengan begitu megah, kokoh, dan berwibawa. Namun sayang, kemegahan arsitektur itu berbanding terbalik dengan taring penegakan hukumnya. Publik hari ini bertanya-tanya dengan nada geram: Kenapa Kejaksaan di Jambi seolah “lumpuh” total dalam menangani kasus-kasus korupsi besar yang menggrogoti uang rakyat?
Dugaan miring pun mulai menyeruak ke permukaan. Berdasarkan analisis situasi dan ada indikasi kuat bahwa “kemesraan” yang terjalin terlalu erat antara Pemerintah Daerah (Pemda) dan pihak Kejaksaan telah menjadi hulu ledak yang mematikan fungsi kontrol hukum.
Saat aparat penegak hukum dan eksekutif daerah terlalu sering duduk bersama dalam balutan “keharmonisan” seremonial, di sanalah independensi patut dipertanyakan. Apakah kemesraan ini yang membuat penegak hukum di Jambi mengalami mati suri?
Tumpukan Berkas Jadi Pajangan, Hukum Jalan di Tempat
Fakta di lapangan memperlihatkan pemandangan yang miris. Ruang-ruang kerja Kejaksaan dipenuhi oleh tumpukan berkas perkara dugaan korupsi yang kian berdebu. Alih-alih diselesaikan dan diseret ke meja hijau, berkas-berkas tersebut seolah hanya menjadi pajangan di atas meja, sementara para oknum penegak hukumnya tampak “tertidur pulas” di atas tumpukan penderitaan rakyat.
Masyarakat Jambi sudah jenuh dengan retorika. Setiap kali ada laporan dugaan penyelewengan anggaran negara, respons yang diberikan kerap kali lamban, birokratis, dan berakhir antiklimaks tanpa ada tersangka kakap yang ditangkap.
Mendesak Transparansi: Jangan Jadikan Hukum Alat Kompromi!
Fikiranrajat.id secara tegas menekan dan menuntut Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi beserta jajarannya untuk segera bangun dari “tidur nyenyak” mereka.
- Putus Hubungan ‘Gelap’ yang Melemahkan: Kejaksaan harus berani menarik garis batas yang tegas dengan Pemda. Kemitraan strategis tidak boleh mengorbankan fungsi penegakan hukum.
- Buka Status Kasus Korupsi yang Mangkrak: Publik berhak tahu sudah sampai mana proses penyelidikan kasus-kasus besar di Provinsi Jambi.
- Reformasi Struktural: Jika para pejabat Kejaksaan saat ini sudah tidak lagi memiliki nyali untuk menyentuh para penguasa daerah yang korup, maka mundur adalah pilihan yang jauh lebih terhormat.
Rakyat Jambi tidak butuh gedung Kejaksaan yang megah jika di dalamnya hanya menjadi tempat berlindung bagi para koruptor dan tempat bersantainya para penegak hukum yang tumpul. Hukum di Jambi harus tegak, tidak boleh kalah oleh tawa hangat di ruang-ruang pejabat daerah! (Redaksi Bersama rajat.id)
Discussion about this post