Tindakan merangsek masuk ke properti orang lain secara beramai-ramai dengan dalih “menghakimi” merupakan pelanggaran berlapis yang dapat menyeret pelakunya ke balik jeruji besi.
Ikut Menggerebek? Ikut Dipidana!
Jangan pernah merasa aman hanya karena Anda menjadi bagian dari massa yang “ikut-ikut saja”. Hukum tidak mengenal kompromi bagi mereka yang ikut dalam aksi persekusi.
“Siapa pun yang ikut dalam aksi penggerebekan berpotensi dikenai pertanggungjawaban pidana, termasuk yang hanya ‘ikut-ikutan’ dan tanpa merusak pun bisa dijerat pidana.”
Tindakan nekat mendatangi rumah seseorang beramai-ramai secara tiba-tiba untuk menangkap atau menyergap bertentangan langsung dengan asas-asas hukum nasional.
Pasal Berlapis Menanti Para Pelaku Persekusi
Bagi para oknum warga yang merasa memiliki otoritas di atas hukum, bersiaplah berhadapan dengan Pasal 257 KUHP terkait Trespassing (Memaksa Masuk Properti Orang Lain):
- Pasal 257 Ayat (1): Memaksa masuk rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup milik orang lain secara melawan hukum, atau tidak segera pergi saat diminta, diancam dengan penjara paling lama 1 tahun atau denda kategori II.
- Pasal 257 Ayat (3): Jika tindakan tersebut disertai dengan ancaman atau sarana yang menakutkan, ancaman hukuman melonjak menjadi penjara paling lama 2 tahun atau denda kategori III.
- Pasal 257 Ayat (4): Ini yang paling krusial! Jika tindakan tersebut dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersekutu dan bersama-sama, maka pidana pokoknya ditambah 1/3!
Perlu dicatat, frasa “dianggap memaksa masuk” juga mencakup tindakan masuk dengan cara merusak, memanjat, atau bahkan menggunakan anak kunci palsu.
Menginjak-injak Hak Asasi dan Konstitusi
Aksi barbar berkedok penggerebekan oleh warga ini secara nyata telah melanggar dua hak dasar manusia sekaligus yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar:
- Hak Privasi (Pasal 28G ayat (1) UUD 1945): Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, dan rasa aman.
- Asas Praduga Tak Bersalah (Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman): Setiap orang wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Menghakimi seseorang di ruang privat mereka sebelum terbukti secara hukum adalah tindakan pengecut yang mencederai keadilan nasional.
Ingat! Warga Bukan Penegak Hukum!
Negara Indonesia adalah negara hukum, bukan negara rimba di mana kelompok mayoritas bisa menentukan hukumnya sendiri. Lembaga yang memiliki otoritas sah untuk melakukan upaya paksa (seperti penangkapan atau penggeledahan) di Indonesia telah diatur secara ketat oleh undang-undang, di antaranya:
- Kepolisian Negara RI (UU No. 2 Tahun 2002)
- Kejaksaan RI (UU No. 16 Tahun 2004)
- Komisi Pemberantasan Korupsi / KPK (UU No. 30 Tahun 2002)
- Mahkamah Agung (UU No. 3 Tahun 2009)
- Mahkamah Konstitusi (UU No. 24 Tahun 2003)
Catatan Redaksi Rakyat.id: Tidak ada satu pun aturan di republik ini yang memberikan ruang bagi warga sipil untuk melakukan upaya paksa secara sewenang-wenang. Warga negara BUKAN subjek yang berwenang melakukan tindakan eksekusi atau penindakan hukum.
Kecaman Tegas
BersamaRajat.id menegaskan bahwa budaya “main hakim sendiri” harus diberantas hingga ke akarnya. Aparat penegak hukum harus bertindak tegas dan tidak boleh lembek terhadap para pelaku penggerebekan liar yang mengatasnamakan moralitas warga. Menegakkan moralitas dengan cara melanggar hukum adalah sebuah kemunafikan hukum yang nyata.
Jika Anda melihat atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran hukum di lingkungan Anda, laporkan ke pihak berwajib—bukan menggalang massa dan bertindak layaknya hakim jalanan. Ingat, salah melangkah, Anda yang akan membusuk di dalam penjara!.
( Redaksi Bersama Rajat.id )
Sumber : Literasi Hukum
Discussion about this post