​JAKARTA, BERSAMA RAJAT.ID – Peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh setiap tanggal 1 Juni kerap kali terjebak dalam seremonial usang, kepalsuan, dan jargon-jargon kosong tanpa makna. Di tengah riuh rendah perayaan yang menghabiskan anggaran negara tersebut, sebuah kritik tajam nan mendalam kembali mengguncang kesadaran publik. Budayawan sekaligus seniman kawakan, Sujiwo Tejo, melemparkan pernyataan provokatif yang menelanjangi realitas berbangsa saat ini: “Pancasila itu tidak ada!”

​Pernyataan yang dilontarkan dalam forum bergengsi Indonesia Lawyers Club (ILC) itu bukan sekadar bualan mencari panggung, melainkan sebuah tamparan keras bagi wajah penguasa, politisi, hingga aparat penegak hukum yang selama ini gemar “menjual” Pancasila demi kepentingan syahwat politik mereka.

​”Pancasila Itu Nggak Ada, Yang Ada Cuma Gambarnya!”

​Dengan nada tegas dan tanpa tedeng aling-aling, Sujiwo Tejo mempertanyakan keberadaan ideologi bangsa tersebut secara substantif. Menurutnya, publik selama ini telah tertipu oleh ilusi visual dan tekstual.

​”Pancasila itu gak ada. Yang ada itu gambar Garuda Pancasila. Teks Pancasila itu ada, tapi Pancasila itu gak ada. Siapa yang mau anti terhadap sesuatu yang tidak ada?” ujar Sujiwo Tejo dengan retorika yang menekan.

​Kritik ini menghujam langsung jantung kemunafikan elite politik yang seringkali menggunakan tameng “Anti-Pancasila” atau “Radikal” untuk membungkam kritik masyarakat yang vokal. Bagaimana mungkin seseorang dituduh anti terhadap suatu ideologi, jika ideologi itu sendiri tidak pernah mewujud secara nyata dalam kebijakan negara?

​Kosmetik Politik dan Jimat Hafalan Sekolah

​Bersama rajat.id mencatat, dalam argumennya yang sarat akan sindiran satir, Sujiwo Tejo mengumpamakan kondisi ini seperti pasangan suami-istri yang terikat dalam dokumen pernikahan (kertas nikah), namun tidak pernah berkomunikasi, tidak pernah berbagi ranjang, bahkan tidak ada kehangatan sama sekali.

​Negara ini memiliki dokumen konstitusi, memiliki lambang burung garuda yang gagah di dinding-dinding kantor pemerintahan, namun nihil dalam implementasi.

​”Pancasila hari ini baru sebatas kosmetik politik dan jimat hafalan di buku-buku sekolah,” tegasnya lagi.

​Pancasila telah direduksi nilainya hanya menjadi komoditas visual, alat pencitraan, dan syarat formalitas kelulusan akademis, sementara ruhnya telah lama mati di tangan para pembuat kebijakan.

​Di Mana Pancasila Saat Rakyat Dicekik?

​Pertanyaan paling mendasar dan menekan yang harus dijawab oleh para penyelenggara negara hari ini adalah: Di mana Pancasila berada saat ini?

​Sujiwo Tejo menguliti borok realitas sosial dengan membandingkan kondisi ideal jika Pancasila benar-benar “hidup” di Indonesia. Jika Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Sila ke-5) itu nyata, maka:

• ​Rakyat tidak perlu lagi membeli air bersih di tanah airnya sendiri.
• ​Lapangan pekerjaan akan melimpah dan mudah diakses oleh anak bangsa, bukan didominasi oleh kepentingan asing.
• ​Perusahaan tidak akan gila-gilaan mengejar keuntungan sepihak dengan mengorbankan hak-hak buruh dan merusak alam.

​Namun, realitas yang dihadapi rakyat justru berbanding terbalik. Pancasila tidak sedang berada di dalam kebijakan-kebijakan ekonomi yang mencekik leher rakyat kecil. Pancasila juga absen dari vonis-vonis pengadilan yang tebang pilih—yang tajam ke bawah namun tumpul ke atas, mencederai rasa keadilan publik secara kasat mata.

​Lebih parah lagi, Pancasila jelas tidak ada dalam tindakan oknum-oknum aparat penegak hukum dan pejabat publik yang korup, intimidatif, serta menggunakan kekuasaan untuk menindas masyarakat jelata.

​Catatan Merah Bersama Rajat.id: Berhentilah Munafik!

​Kritik dari Sujiwo Tejo ini harus menjadi momentum refleksi nasional yang memaksa. Rakyat.id secara tegas menuntut pemerintah dan seluruh elite bangsa untuk berhenti menjadikan Pancasila sebagai jimat penolak bala politik. Sudah saatnya Pancasila dikeluarkan dari sekadar teks hafalan dan gambar pajangan. Jika penguasa terus-menerus menggunakan Pancasila hanya untuk menggebuk lawan politik dan membentengi diri dari kritik, sementara korupsi tetap merajalela dan keadilan sosial kian menjauh, maka jangan salahkan rakyat jika pada akhirnya mereka sepakat dengan kalimat: “Pancasila itu memang tidak pernah ada.”

​Pancasila bukan untuk dihafal, tapi untuk dihidupkan dalam setiap helaan napas kebijakan negara!

​(Tim/Red)