Sarolangun — Dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), serta Dana Bantuan Provinsi di Desa Rantau Tenang, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, makin menguat. Aliansi Masyarakat Pejoang Keadilan (AMPK) resmi melayangkan laporan tertulis ke Kapolres Sarolangun pada Oktober 2025.
Dalam laporan bernomor 001/AMPK-Ds/RT/X/2025, AMPK menyoroti sejumlah kegiatan desa sejak tahun anggaran 2020 hingga 2025 yang dinilai tidak transparan dan diduga kuat sarat penyimpangan. Laporan tersebut disertai satu berkas lampiran berisi dokumen APBDes, RAB, dan bukti realisasi yang memperlihatkan sejumlah item kegiatan yang ditandai dengan ceklis atau tanda konteng — indikasi adanya dugaan ketidaksesuaian antara laporan dan fakta lapangan.
Item Kegiatan yang Disorot Masyarakat
Berdasarkan hasil penelusuran AMPK, terdapat sedikitnya 25 kegiatan yang dinilai bermasalah. Di antaranya:
1. Pengadaan Sawit Tanah KD senilai Rp190 juta (2020),
kegiatan ini tidak termasuk prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Permendesa Nomor 7 Tahun 2021.
2. Rehabilitasi Gedung Polindes (2025) senilai Rp239 juta,
hingga kini fisiknya tidak ditemukan di lapangan, sementara laporan realisasi menunjukkan 100 persen penyelesaian.
3. Pembangunan Sumur Bor yang berulang setiap tahun (2023–2025) dengan total anggaran mencapai Rp500 juta lebih,
namun hasil fisik di lokasi hanya sebagian kecil yang terealisasi.
4. Ketahanan Pangan (Bibit dan Obat-obatan) pada tahun 2023–2025,
tiap tahun dianggarkan antara Rp14 juta hingga Rp147 juta, namun masyarakat tidak mengetahui distribusinya.
5. Pembangunan Jalan Usaha Tani dan Drainase Desa,
dengan total anggaran lebih dari Rp100 juta per tahun, tetapi volume pekerjaan di lapangan tidak sesuai laporan.
6. Modal BUMDes untuk Ketahanan Pangan (Rp147.580.000 – 2025),
diduga dialihkan tanpa dasar hukum dan tanpa laporan hasil usaha yang sah.
📊 Rincian Dokumen Keuangan yang Dicurigai
Data yang diperoleh FikiranRajat.id memperlihatkan:
APBDes 2020 mencatat total belanja Rp1,449,723,682 dengan realisasi 100% tanpa selisih, meski sebagian proyek tidak tampak secara fisik.
Dokumen tahun 2023–2025 menunjukkan pola pengulangan kegiatan (sumur bor, drainase, ketahanan pangan) dengan nilai yang berubah-ubah namun nama kegiatan sama.
Sejumlah kegiatan yang ditandai ✓ dalam berkas APBDes justru identik dengan yang dilaporkan AMPK ke Polres.
Hal ini memperkuat dugaan adanya praktik mark-up, duplikasi kegiatan, dan realisasi fiktif dalam pengelolaan anggaran Desa Rantau Tenang.
Dasar Hukum Pengaduan
AMPK menegaskan laporan ini berlandaskan:
TAP MPR RI No.XI/1998 tentang penyelenggara negara bersih dari KKN,
UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
PP No.68/1999 tentang Peran Serta Masyarakat,
UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan
UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa.
AMPK juga menyoroti lemahnya fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dinilai tidak menjalankan peran kontrol sebagaimana amanat undang-undang.
Pernyataan Aliansi
Dalam penutup suratnya, AMPK menyatakan:
“Kini bulan Oktober 2025 belum dilakukan pergeseran. Padahal secara resmi kami telah menyampaikan kepada Anggota BPD maupun Dinas PMD Sarolangun. Demi transparansi dan keadilan, kami memohon atensi penuh aparat penegak hukum.”
Laporan tersebut ditembuskan kepada Bupati Sarolangun, Kajari Sarolangun, Inspektorat, Dinas PMD, dan BPD Desa Rantau Tenang.
Catatan Redaksi
Hasil penelusuran dokumen yang diperoleh redaksi menunjukkan, tanda ceklis pada laporan keuangan Desa Rantau Tenang 2020–2025 kemungkinan merupakan hasil verifikasi dari pihak masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian antara laporan realisasi 100% dengan progres fisik di lapangan.
Jika terbukti benar, hal ini berpotensi menjerat pihak yang bertanggung jawab dengan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor, dengan ancaman pidana minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara.
Kesimpulan Investigatif
1. Dugaan korupsi Desa Rantau Tenang didukung bukti administrasi dan pola realisasi janggal.
2. Laporan masyarakat (AMPK) sudah memenuhi unsur formal hukum pengaduan publik.
3. Perlu audit khusus Inspektorat dan penyelidikan resmi Polres Sarolangun.
4. Pengulangan kegiatan tahunan dengan output stagnan menjadi indikator klasik penyimpangan Dana Desa.
Reporter: Tim Investigasi FikiranRajat.id
Editor: Abdul Mutalib, S.H.
Lokasi: Rantau Tenang, Kecamatan Pelawan – Sarolangun
Email Redaksi: fikiranrajat@gmail.com
Discussion about this post