JAMBI, Bersama Rajat.id – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jambi menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Kesiapan ini ditandai dengan percepatan pembangunan infrastruktur dapur umum di dalam area Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di wilayah Jambi.
Langkah ini diklaim pemerintah sebagai kesempatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) untuk memberikan kontribusi nyata bagi negara. Namun, di sisi lain, kebijakan ini memicu polemik hebat di kalangan masyarakat sipil dan para pencari kerja.
Narapidana Bekerja, Sarjana Menganggur?
Berdasarkan data BPS tahun 2026, angka pengangguran di Indonesia masih berada di level yang mengkhawatirkan, yakni mencapai 7,24 juta orang. Kelompok lulusan Diploma dan Sarjana (S1) menjadi penyumbang angka pengangguran yang signifikan akibat ketimpangan lapangan kerja yang tersedia.
Kritik tajam muncul karena pemerintah dianggap lebih “gesit” menciptakan lapangan kerja eksklusif bagi narapidana melalui proyek dapur MBG, sementara jutaan fresh graduate yang memiliki SKCK bersih harus berdarah-darah memperebutkan lowongan kerja yang kian sempit.
“Seharusnya program nasional sebesar MBG menjadi motor penggerak ekonomi bagi pengangguran umum dan UMKM lokal, bukan justru memprioritaskan kesejahteraan narapidana di tengah krisis lapangan kerja,” tulis salah satu poin kritik dalam infografis yang viral di media sosial baru-baru ini.
Fasilitas Mewah di Balik Jeruji
Secara nasional, Ditjenpas telah mengusulkan 119 lokasi dan menyetujui 70 titik dapur MBG di lahan Lapas. Untuk wilayah Jambi, koordinasi terus dikebut agar dapur-dapur tersebut siap beroperasi pada akhir Mei 2026.
Data teknis menunjukkan skema yang sangat tertata:
- Komposisi: Setiap dapur di lapas akan mempekerjakan sekitar 20 narapidana dengan didampingi 26 tenaga profesional.
- Upah Layak: Narapidana dikabarkan akan mendapatkan upah selayaknya pekerja SPPG yang langsung dikirim ke rekening masing-masing.
- Sertifikasi: Sudah ada ratusan narapidana yang mengikuti pelatihan teknis penyelenggaraan makanan untuk memastikan standar higienis.
Ketimpangan Etis yang Menyakitkan
Masyarakat kini mempertanyakan logika pemerintah. Memberi pekerjaan dan gaji layak kepada narapidana di tengah sulitnya mencari kerja bagi warga negara yang taat hukum dianggap mengirimkan pesan yang salah.
“Apakah rakyat harus masuk penjara terlebih dahulu agar bisa mendapat pekerjaan layak dari pemerintah?” menjadi pertanyaan satir yang banyak dilontarkan netizen.
Meskipun tujuan pemberdayaan warga binaan adalah untuk reintegrasi sosial yang baik, pemerintah didesak untuk tidak menutup mata terhadap nasib jutaan anak muda berprestasi yang masih menanti kepastian kerja di luar sana. Hingga berita ini diturunkan, masyarakat berharap ada evaluasi agar program MBG juga membuka pintu selebar-lebarnya bagi tenaga kerja non-narapidana.( Tim/Red )
Discussion about this post