Tragedi Kemanusiaan: 12 Nyawa Melayang, Hukum Lumpuh?
Data yang dihimpun tim redaksi menunjukkan fakta yang mengerikan. Aktivitas ilegal yang menggunakan alat berat dan mesin dompeng telah merusak ekosistem sungai dan hutan secara permanen. Akibatnya, banjir bandang tidak terelakkan lagi. Infrastruktur vital, termasuk jembatan penghubung antar desa, kini putus total, mengisolasi warga dan melumpuhkan ekonomi kerakyatan.
Namun, yang paling menyayat hati adalah jatuhnya korban jiwa. Tercatat sudah 12 orang meregang nyawa akibat rentetan aktivitas ilegal ini. Pertanyaannya: Di mana penegakan hukum di Kabupaten Sarolangun? Mengapa mesin-mesin perusak lingkungan itu masih bebas menderu seolah kebal hukum? Apakah nyawa rakyat kecil tidak lebih berharga dibanding pundi-pundi emas para mafia?
Gubernur dan Ketua DPRD Bersuara, Tapi Aksi Nyata Dinanti
Sorotan tajam datang dari Gubernur Jambi, Al Haris, dan Ketua DPRD Provinsi Jambi yang mulai mengaitkan bencana ini dengan aktivitas ilegal. Namun, bagi masyarakat terdampak, retorika pejabat tidaklah cukup. Rakyat butuh tindakan tegas berupa pembersihan alat berat dan penangkapan aktor intelektual di balik bisnis emas berdarah ini.
LSM Lingkungan: Macan Ompong atau Penonton Setia?
Kritik keras juga tertuju pada fungsi kontrol sosial. Ke mana perginya peran dan fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan di wilayah Sarolangun? Di saat alam dihancurkan secara sistematis dan masyarakat merugi secara materi maupun jiwa, suara mereka seolah senyap. Publik mempertanyakan apakah mereka masih menjadi garda terdepan pelindung lingkungan atau sekadar menjadi penonton dalam tragedi ini.
Tangan Tuhan yang Bertindak
Ketika hukum manusia dianggap mandul dan aparat penegak hukum seolah menutup mata, masyarakat mulai percaya bahwa banjir bandang ini adalah bentuk “intervensi langit”. Alam punya caranya sendiri untuk memprotes kehancuran. Jika mafia tambang tetap dibiarkan bebas merusak Sarolangun, maka bencana yang lebih besar hanya tinggal menunggu waktu.
Bersamarajat.id Menuntut:
- Polda Jambi dan Polres Sarolangun segera melakukan operasi besar-besaran untuk menyita seluruh alat berat dan dompeng di lokasi PETI tanpa pandang bulu.
- Pemerintah Kabupaten Sarolangun harus bertanggung jawab penuh atas pemulihan infrastruktur jembatan yang putus demi kelangsungan hidup warga.
- Usut tuntas aliran dana mafia PETI yang diduga menjadi penyebab lemahnya penegakan hukum di wilayah tersebut.
Negara tidak boleh kalah oleh mafia. Jika hukum masih punya taji, buktikan dengan menyeret para perusak alam ini ke balik jeruji besi!
Tim Investigasi Bersamarajat.id
Discussion about this post